Ingatkan Kades Kelola Keuangan Desa Sesuai Aturan dan Hindari Ancaman Hukum

MUARA ENIM, KORANENIMEKSPRES.COM - Pj Bupati Muara Enim Henky Putrawan ingatkan kades kelola keuangan desa sesuai aturan dan hindari ancaman hukum. 

Itu disampaikan Henky di acara Lokakarya Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kantor Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Kamis 19 September 2024.

Kegiatan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di wilayah Bumi Serasan Sekundang, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pj. Bupati Muara Enim H Henky Putrawan didampingi Kepala Plt DPMD Kabupaten Muara Enim Drs Rahmat Noviar MSi, forkopimda para undangan dan 246 Kepala Desa se-Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:Akan Digelar Turnamen Golf Bupati Cup 2024

BACA JUGA:Pj Bupati Dorong Percepatan Operasional PLTU Sumsel 1

Adapun narasumber diantaranya Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel Sofyan Antonius, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta Dirjen Pembendaharaan Provinsi Sumsel.

"Sekali lagi saya ingatkan, kepada seluruh jajaran Kades agar melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku guna menghindari ancaman hukum," tegas Hengky.

Pj Bupati Muara Enim Hengky, menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2024 Pemkab Muara Enim telah menetapkan pagu dana desa sebesar Rp217 milyar untuk dialokasikan kepada 245 desa yang tersebar di 22 kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. 

Dengan besarnya dana yang dikelola oleh setiap desa, tentu ia berharap kedepan pemerintah desa tidak terjerat masalah hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

BACA JUGA:Pj Bupati Henky Putrawan Serahkan Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024

BACA JUGA: Pj Bupati Henky Putrawan Serahkan Kunci Bedah Rumah dan Tanam Pohon Bersama Mahasiswa

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di desanya demi mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, bersih, transparan dan bertanggung jawab.(ozi)