DPP WRC RI Pertanyakan Proses Hukum Laporan Ahmad Rizali

Reporter: Ozzi |

Editor: Febi Friansyah |

Kamis , 03 Oct 2024 - 17:24

Divisi Hukum DPP WRC RI mendatangi Sat Reskrim Polres Muara Enim. Foto: polres muara enim--

Bahkan kini belum ada pemanggilan para saksi terhadap laporan tersebut. "Jadi belum ada perkembangan secara signifikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Ahmad Rizali melalui Ketua Tim Hukum, Rahmansyah SH MH mengatakan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum dari Dr H Ahmad Rizali MA melaporkan pembuat berita hoax yang dianggap mencemarkan nama baik.

Pasalnya, di dalam narasi berita di tuliskan bahwa kliennya terbukti bersama gerombolan pejabat rampok di Pemda Muara Enim gorok dana anggaran belanja milyaran rupiah.

Dari itu, dapat dipahami bahwa kalau kalimat telah terbukti maka harus ada keputusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan Ahmad Rizali benar-benar bersalah.

"Padahal tidak pernah adanya penyidikan baik itu secara pribadi maupun dengan unsur-unsur pemerintahan selama pak Rizali memerintah sebagai Pj Bupati Muara Enim," jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah dan pencemaran nama baik.

Untuk itu, pihaknya melaporkan permasalahan ini ke Polres Muara Enim dan tentunya kita harapkan dapat ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.(ozi)

dpp wrc ri pertanyakan proses hukum laporan ahmad rizali                             muara enim, koranenimekspres.com - divisi hukum dpp wrc ri mendatangi sat reskrim polres muara enim. 
mereka pertanyakan proses laporan yang dilakukan dr h ahmad rizali ma terhadap pemberitaan online yang menyebut namanya berita hoax atas pencemaran nama baik ke mapolres muara enim, kamis 3 oktober 2024.
divisi hukum dpp wrc mendatangi sat reskrim menanyakan sudah sejauh mana proses laporan oleh ahmad rizali terhadap pemberitaan media yang dipimpin oleh ali sofyan. 
ali sofyan yang merupakan pemilik dari media online rajawalinews tersebut menegaskan bahwa tidak ada pemberitaan hoax. 
baca juga:satgas gakkum monitoring kejahatan siber selama masa kampanye pilkada 2024
baca juga:peringatan hari kesaktian pancasila momentum jaga persatuan jelang pilkada
"tidak ada itu yang namanya berita hoax, karena memang tidak ada yang hoax karena merupakan audit dari bpk ri," ujar ali sofyan yang juga merupakan pengurus dpp wrc. 
dirinya bahkan berencana menuntut balik atas laporan tersebut. 
dpp wrc juga sudah melaporkan beberapa oknum dinas di pemda muara enim ke kejaksaan negeri muara enim. 
"ini kami juga sekaligus mau ke kejari muara enim menanyakan sejauh mana progres dari laporan yang kami," terangnya. 
baca juga:kejari-kpud sepakat sukseskan pilkada muara enim 2024 dengan aght
baca juga:asn kemenag muara enim kometmen jaga netralitas di pilkada 2024
sementara itu, kasi humas polres muara enim akp rtm situmorang, mengatakan bahwa polres muara enim sudah menerima kedatangan dari dpp wrc ri yang ingin mempertanyakan proses dari laporan ahmad rizali terkait pemberitaan hoax dan pencemaran nama baik. 
"sudah kami terima dan memang terkait laporan dari pak ahmad rizali sudah ditindaklanjuti hanya saja sejauh ini masih dalam proses verifikasi," terangnya. 
bahkan kini belum ada pemanggilan para saksi terhadap  laporan tersebut. "jadi belum ada perkembangan secara signifikan," pungkasnya. 
untuk diketahui, ahmad rizali melalui ketua tim hukum, rahmansyah sh mh mengatakan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum dari dr h ahmad rizali ma melaporkan pembuat berita hoax yang dianggap mencemarkan nama baik. 
baca juga:246 ketua bpd terima sk perpanjangan, pj. bupati muara enim ajak jaga netralitas jelang pilkada 2024
baca juga:upaya jaga kamtibmas, pasang spanduk pilkada serentak 2024
pasalnya, di dalam narasi berita di tuliskan bahwa kliennya terbukti bersama gerombolan pejabat rampok di pemda muara enim gorok dana anggaran belanja milyaran rupiah. 
dari itu, dapat dipahami bahwa kalau kalimat telah terbukti maka harus ada keputusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan ahmad rizali benar-benar bersalah.
"padahal tidak pernah adanya penyidikan baik itu secara pribadi maupun dengan unsur-unsur pemerintahan selama pak rizali memerintah sebagai pj bupati muara enim," jelasnya.
oleh sebab itu, pihaknya menilai bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah dan pencemaran nama baik. 
baca juga:satgas omp musi 2024 diingatkan agar netral di pilkada 2024
baca juga:wujudkan pilkada bersih, pj bupati ajak 4 paslon tolak politik uang 
untuk itu, pihaknya melaporkan permasalahan ini ke polres muara enim dan tentunya kita harapkan dapat ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.(ozi)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan