KPK Tetapkan Desa Muara Gula Baru, Muara Enim Sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tingkat Nasional

Reporter: Febi Friansyah |

Editor: Febi Friansyah |

Kamis , 30 Nov 2023 - 21:38

Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA foto bersama dengan para pejabat Pemkab Muara Enim usai ditetapnya Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Muara Enim sebagai desa antikorupsi tingkat nasional, pertama dan pelopor di Sumsel--

"Melalui pelaksanaan program pembentukan desa antikorupsi di seluruh Indonesia diharapkan anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dapat betul-betul digunakan untuk keperluan pembangunan desa dan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Kumbul.

Kumbul berharap bahwa melalui program Desa Antikorupsi, anggaran desa dapat digunakan dengan benar untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, menekankan perlunya peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan, monitoring, dan koordinasi.

KPK juga menjalankan tiga pendekatan, yakni pendidikan dengan penanaman nilai-nilai anti-korupsi, pencegahan dengan perbaikan sistem digitalisasi seperti Siskeudes, dan penindakan sebagai langkah terakhir. Wardiana menegaskan bahwa efektivitas tiga pendekatan tersebut memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

”Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar, supaya sikap, perilaku kita terhadap nilai-nilai anti korupsi bisa ditingkatkan dan hal-hal yang menjadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sudah dianggap biasa harus kita hilangkan,” tandasnya.

Adapun 22 desa, yang secara resmi dinyatakan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi 2023 meliputi; Desa Tengin Baru, Kalimantan Timur; Desa Kotaraya Selatan, Sulawesi Tengah; Desa Gunungbatu, Banten; Desa Mekar Jaya, Kepulauan Bangka Belitung; Desa Pulau Gadang, Riau; Desa Bumi Jaya, Kalimantan Selatan; Desa Limau Manis, Kepulauan Riau; Desa Suban Ayam, Bengkulu; Desa Ahuawatu, Sulawesi Tenggara; Desa Paya Tumpi I, Aceh; Desa Muara Gula Baru, Muara Enim, Sumatera Selatan; Desa Mekar Sari, Jambi; Desa Kalepu, Sulawesi Barat; Desa Pulau, Sumatera Utara; Desa Bagendang Hilir, Kalimantan Tengah; Desa Sungai Limau, Kalimantan Utara; Desa Yafawun, Maluku; Desa Wiau Lapi, Sulawesi Utara; Desa Tabongo Timur, Gorontalo; Desa Nendali, Papua; Desa Soribo, Papua Barat; dan Desa Maitara Selatan, Maluku Utara.

Pemilihan Desa Antikorupsi didasari lima komponen utama dan 18 indikator. Kelima komponen utama tersebut meliputi; Penataan Tata Laksana Desa; Penguatan Pengawasan; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; Penguatan Partisipasi Masyarakat; dan Penguatan Kearifan Lokal Desa.(lapsus/enimekspres)

kpk tetapkan desa muara gula baru, muara enim sebagai desa percontohan antikorupsi tingkat nasional                            pertama dan pelopor di sumsel
kabar membanggakan datang dari bumi etam, provinsi kalimantan timur. dalam peluncuran desa antikorupsi tahun 2023 di desa tengin baru, kecamatan sepaku, kabupaten penajam paser utara, selasa (28/11) pagi.  desa muara gula baru, kecamatan ujan mas, kabupaten muara enim akhirnya berhasil menyandang predikat desa percontohan desa antikorupsi tingkat nasional tahun 2023 oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri. disaksikan pj bupati muara enim, dr h ahmad rizali,ma dan pj. ketua tp. pkk kabupaten muara enim, dr drrose mafiana rizali, span.
 
piala dan sertifikat penghargaan diterima kepala desa muara gula baru, suluhuddin, sip dari direktur pembinaan peran serta masyarakat (ppm) kpk, kumbul kusdwijanto sudjadi. pj bupati ahmad rizali didampingi plt. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd), drs rachmad noviar menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya desa muara gula baru sebagai desa antikorupsi tingkat nasional. apalagi desa muara gula baru merupakan satu-satunya dan pertama di provinsi sumatera selatan. ahmad rizali menjelaskan bahwa terpilihnya desa muara gula baru ini setelah melewati beberapa tahapan, baik seleksi maupun verifikasi lapangan dari tim kpk melalui evaluasi dan observasi terhadap implementasi 5 indikator serta 18 subindikator budaya antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 
lebih lanjut pj bupati berharap desa muara gula baru dapat memotivasi desa-desa lainnya, baik di bumi serasan sekundang maupun di sumatera selatan.”dalam penerapan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dengan melibatkan peran serta masyarakatnya,” urai ahmad rizali.
 
dalam acara tersebut, direktur ppm kpk kumbul kusdwijanto sudjadi  menekankan pencegahan korupsi harus juga menjadi tanggung jawab aparatur pemerintahan desa, baik pemerintah desa, bpd maupun elemen masyarakat. “ sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh unsur di desa, seperti halnya yang telah dilaksanakan di desa muara gula baru,” beber kumbul.
 
kumbul kusdwijanto sudjadi, menjelaskan bahwa pembentukan desa antikorupsi 2023 merupakan kelanjutan dari program desa antikorupsi yang dimulai pada 2021, bekerja sama dengan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kementerian dalam negeri, dan kementerian keuangan.
 
menyoroti alokasi dana desa sebesar rp 538 triliun dari 2015 hingga 2023, kumbul mencatat adanya kebocoran pengelolaan anggaran desa akibat perilaku korupsi."namun, demikian fakta yang ditemukan terjadi kebocoran pengelolaan anggaran keuangan desa sebagai akibat adanya perilaku korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya. sepanjang 2015 hingga 2022 tercatat 851 kasus dengan jumlah 973 pelaku,” tambahnya.
 
laporan hasil survey dari badan pusat statistik (bps) pada november 2023 juga menunjukkan tingkat antikorupsi yang lebih tinggi di masyarakat kota (3.93) dibandingkan dengan masyarakat desa (3.90). 
"melalui pelaksanaan program pembentukan desa antikorupsi di seluruh indonesia diharapkan anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dapat betul-betul digunakan untuk keperluan pembangunan desa dan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa,” tutur kumbul.
 
kumbul berharap bahwa melalui program desa antikorupsi, anggaran desa dapat digunakan dengan benar untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. pada kesempatan yang sama, deputi pendidikan dan peran serta masyarakat kpk ri, wawan wardiana, menekankan perlunya peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan, monitoring, dan koordinasi.
 
kpk juga menjalankan tiga pendekatan, yakni pendidikan dengan penanaman nilai-nilai anti-korupsi, pencegahan dengan perbaikan sistem digitalisasi seperti siskeudes, dan penindakan sebagai langkah terakhir. wardiana menegaskan bahwa efektivitas tiga pendekatan tersebut memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
 
”jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar, supaya sikap, perilaku kita terhadap nilai-nilai anti korupsi bisa ditingkatkan dan hal-hal yang menjadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sudah dianggap biasa harus kita hilangkan,” tandasnya.
 
adapun 22 desa, yang secara resmi dinyatakan sebagai percontohan desa antikorupsi 2023 meliputi; desa tengin baru, kalimantan timur; desa kotaraya selatan, sulawesi tengah; desa gunungbatu, banten; desa mekar jaya, kepulauan bangka belitung; desa pulau gadang, riau; desa bumi jaya, kalimantan selatan; desa limau manis, kepulauan riau; desa suban ayam, bengkulu; desa ahuawatu, sulawesi tenggara; desa paya tumpi i, aceh; desa muara gula baru, muara enim, sumatera selatan; desa mekar sari, jambi; desa kalepu, sulawesi barat; desa pulau, sumatera utara; desa bagendang hilir, kalimantan tengah; desa sungai limau, kalimantan utara; desa yafawun, maluku; desa wiau lapi, sulawesi utara; desa tabongo timur, gorontalo; desa nendali, papua; desa soribo, papua barat; dan desa maitara selatan, maluku utara.
 
pemilihan desa antikorupsi didasari lima komponen utama dan 18 indikator. kelima komponen utama tersebut meliputi; penataan tata laksana desa; penguatan pengawasan; penguatan kualitas pelayanan publik; penguatan partisipasi masyarakat; dan penguatan kearifan lokal desa.(lapsus/enimekspres)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 1 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan