Strategi Besar Haji 2025: Diplomasi Indonesia-Saudi untuk Pemberdayaan Umat
Menteri Agama Indonesia Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Mekkah membahas strategis besar haji 2025. Foto: kemenag--
INTERNASIONAL, KORANENIMEKSPRES.COM,- Menteri Agama Indonesia Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Masjidil Haram, Makkah membahas strategis besar haji 2025.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya mendiskusikan berbagai topik strategis, mulai dari persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M hingga upaya pemberdayaan umat Islam.
“Alhamdulillah, kami bertemu dengan Menteri Haji, Dr. Tawfiq Al Rabiah, di Masjidil Haram, dan disambut dengan sangat baik. Ternyata, Masjidil Haram memiliki ruang pertemuan yang luar biasa,” ujar Menag Nasaruddin di Makkah, Minggu malam (24/11/2024).
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, lengkap dengan jamuan makan malam, serta diikuti oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.
BACA JUGA:Dari Tanah Suci, Menag Ajak Warga Gunakan Hak Pilih di Pilkada Serentak 2024
BACA JUGA:Bertolak ke Saudi, Menag Penuhi Undangan Menteri Tawfiq dan Bahas Operasional Haji 1446 H
Isu-isu Utama yang Dibahas
Selama lebih dari satu jam, beberapa hal penting terkait penyelenggaraan ibadah haji dibahas. Berikut ringkasannya:
1. Lokasi Penempatan Jemaah di Mina
Menag meminta agar jemaah Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid, dan permintaan tersebut mendapatkan apresiasi positif dari Menhaj Saudi.
2. Penambahan Petugas Haji
Menag mengusulkan peningkatan jumlah petugas, terutama untuk membantu jemaah lanjut usia.
BACA JUGA:Kemenag Muara Enim dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tawfiq Al Rabiah menyatakan akan mempertimbangkan hal ini, meski Pemerintah Saudi berencana mengurangi 50% kuota petugas.