Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Ongkos Haji yang Rasional dan Efisien
Wakil Menteri Agama RI Romo R Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait kebijakan ongkos haji. Foto: kemenag--
Pemerintah menargetkan kawasan ini dapat mulai dibangun dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh.
BACA JUGA:Kemenag Muara Enim dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Namun demikian, Wamenag juga menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan dana haji, terutama terkait keberlanjutan pembiayaan.
Hal ini semakin penting mengingat adanya kemungkinan peningkatan kuota haji atau pelaksanaan keberangkatan haji dua kali dalam setahun, yang diprediksi mulai tahun 2027.
“Tantangan utama adalah bagaimana memastikan pengelolaan dana haji tetap berkesinambungan, meskipun kebutuhan meningkat. Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkelanjutan,” tambah Romo.
Dalam diskusi, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, juga menekankan pentingnya pengelolaan investasi dana haji secara optimal.
BACA JUGA:Pejabat Kemenag Tanda Tangan Pakta Integritas Peningkatan Layanan Umat
Menurutnya, dana haji memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi jemaah.
Fadlul menyatakan bahwa strategi investasi yang transparan dan profesional menjadi prioritas utama BPKH.
Sementara itu, Muliaman Hadad dari BP Danantara menyampaikan pandangannya terkait penguatan sinergi antara lembaga pengelola dana dan pemerintah.
“Efisiensi adalah kunci. Selain itu, perlu ada inovasi dalam pengelolaan dana agar keberlanjutan pembiayaan tetap terjamin,” jelasnya.
BACA JUGA:Rekrutmen Petugas Haji 2025: Kemenag Fokus pada Pelayanan Ramah Lansia dan Disabilitas
Seminar ini menjadi momentum penting untuk menggalang masukan dan strategi dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efisiensi pembiayaan haji.
Pemerintah berharap melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai negara dengan penyelenggaraan haji terbaik di dunia.