Muara Enim Darurat Angkutan Batubara, Dewan Minta Izin Melintas Dicabut
PARKIR : Tampak angkutan batubara sarat muatan parkir di kawasan GOR Pancasila.--
KORANENIMEKSPRES.COM, MUARA ENIM - Dewan minta izin operasional angkutan batubara dicabut karena Muara Enim darurat angkutan batubara.
Maraknya keluhan masyarakat terkait angkutan batubara yang melintas di dalam Kota Muara Enim menimbulkan beragam persoalan.
Terakhir angkutan batubara menabrak rumah warga di Desa Karang Raja, Kacamatan Muara Enim dan pakir sembarang di tempat fasilitas milik pemerintah sehingga Kota Muara Enim darurat angkutan batubara.
Peristiwa tersebut membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim berang dan meminta izin melintas angkutan batu bara dalam Kota Muara Enim dicabut.
BACA JUGA:Truk Batu Bara Tabrak Rumah, Korban Luka Tertimpa Puing Bangunan
BACA JUGA:Tersangka Bos Tambang Batubara Ilegal Bobi Candra Dilimpahkan ke Kejari Muara Enim
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Muara Enim dari Fraksi Nasdem Kasman MA.
Kasman menilai, izin melintas yang diberikan terhadap angkutan batu bara nampaknya harus mendapatkan atensi serius karena banyaknya persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Jangan sampai Pemkab menjadi lalai, pada akhirnya perusahaan tidak memiliki upaya atau niat untuk membangun jalan sendiri.
"Lalu lintas dalam kota ini sangat padat, saya perhatikan angkutan batu bara ini sudah tidak lagi memperhatikan aturan, debu-debu berceceran, jarak konvoi serta kerap kebut-kebutan," ungkap Kasman, Rabu 18 Desember 2024.
BACA JUGA:PTBA Menjaga Denyut Kehidupan: Tanjung Enim dari Tambang Batubara Menuju Kota Wisata
Menurutnya wajar jika Pemkab Muara Enim mengambil langkah tegas, stop angkutan batu bara dan cabut izin melintas di dalam kota agar perusahaan (transportir) itu mengerti aturan.
Dispensasi menurutnya sudah terlalu lama diberikan, Pemkab Muara Enim nampak tidak ada keberanian dalam menegakkan aturan, justru disinilah pemerintah dan seluruh yang terkait harus menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat.
Dalam pantauannya, dari simpang Kepur sampai jembatan Enim II sudah sangat semeraut, debu berhamburan dan jalanan rusak akibat truk tonase tinggi itu melintas.