Cacat Hukum, Peserta Pilkades Desa Gerinam Layangkan Surat Penundaan ke Bupati Muara Enim

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Kamis , 06 Feb 2025 - 16:00

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antar waktu di Desa Gerinam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim menuai kontroversi. Foto: sigit--

cacat hukum, peserta pilkades desa gerinam layangkan surat penundaan ke bupati muara enim                            muara enim, koranenimekspres.com - pemilihan kepala desa (pilkades) antar waktu di desa gerinam kecamatan rambang niru kabupaten muara enim menuai kontroversi. 
diduga sarat kepentingan, tidak transparan dan cacat hukum, salah satu calon kepala desa, safril asmardiwijaya, resmi melayangkan surat keberatan dan permintaan penundaan kepada pemerintah kabupaten muara enim, kamis 6 februari 2025.
safril menilai proses pilkades antar waktu di desa gerinam penuh dengan kejanggalan. 
menurutnya, panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (bpd) diduga menyalahgunakan wewenang, sehingga ia merasa dirugikan.
baca juga:ratusan kades geruduk pn dan kantor bupati muara enim
“alhamdulillah, hari ini kami telah mengajukan surat protes ke pemerintah kabupaten muara enim untuk meminta agar tahapan pilkades antar waktu desa gerinam ditunda. prosesnya tidak netral, penuh kepentingan, dan cacat hukum,” ujar safril kepada media.
lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pembentukan panitia dilakukan tanpa koordinasi dengan penjabat (pj) kepala desa maupun pihak kecamatan. 
bahkan, pj kepala desa dan pihak kecamatan tidak diundang dalam penetapan panitia.
“ketua bpd langsung menunjuk dua orang unsur perangkat desa tanpa ada koordinasi. besoknya, tiba-tiba langsung ada pelaksanaan pemilihan. ini mencurigakan dan tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
baca juga:ingatkan kades kelola keuangan desa sesuai aturan dan hindari ancaman hukum
safril juga menyoroti pelanggaran terhadap peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 65 tahun 2017 terkait mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu. 
menurutnya, penetapan daftar pemilih tetap (dpt) seharusnya dilakukan melalui musyawarah bersama antara pemerintah desa dan bpd, bukan sepihak oleh panitia yang dibentuk bpd.
“pembinaan oleh camat rambang niru seharusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan pilkades ini, tetapi nyatanya bpd tidak mengindahkan arahan tersebut,” katanya.
dalam surat yang diajukan ke pemkab muara enim, safril menyampaikan tiga tuntutan utama:
baca juga:246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi
1. menghentikan dan mengganti panitia pilkades antar waktu desa gerinam.
2. memberikan tindakan tegas terhadap bpd desa gerinam.
3. menghentikan proses pemilihan pilkades antar waktu sebelum ada keputusan lebih lanjut dari pemkab muara enim.
menanggapi polemik ini, camat rambang niru, fredy febriansyah, s.stp, m.si, membenarkan adanya surat keberatan yang diajukan salah satu kandidat pilkades paw desa gerinam. 
baca juga:244 kades di muara enim terima sk perpanjangan masa jabatan
ia juga mengaku baru mengetahui bahwa pemilihan akan dilaksanakan keesokan harinya.
“hari ini kami telah menyurati panitia pilkades paw desa gerinam untuk meminta laporan tertulis terkait mekanisme penetapan peserta musyawarah desa (musdes) pemilihan pilkades paw. semua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar fredy.
lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah kecamatan rambang niru telah meminta panitia untuk menunda pelaksanaan pilkades hingga seluruh tahapan berjalan tertib dan sesuai aturan.
“jika panitia tetap melaksanakan pilkades tanpa memperbaiki prosedur, mereka harus siap menanggung konsekuensinya di kemudian hari jika ditemukan adanya pelanggaran. secara mekanisme, kami sudah melakukan pembinaan dan telah menyurati panitia hari ini,” pungkasnya.
baca juga:lindungi kades dan perangkat desa dari jeratan kasus hukum
dengan adanya polemik ini, semua pihak kini menanti langkah tegas dari pemerintah kabupaten muara enim untuk memastikan pilkades antar waktu di desa gerinam berjalan sesuai aturan yang berlaku.