Diskon Tarif Tol Jadi Instrumen Kebijakan Publik Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah Saat Libur Sekolah

Rabu 28 May 2025 - 14:23 WIB
Reporter : Sigit
Editor : Sherli

Selama ini, destinasi wisata di luar Pulau Jawa seringkali tertinggal dari sisi kunjungan karena faktor biaya dan infrastruktur. 

BACA JUGA:Cara Cek dan Isi Saldo e-Toll via HP: Panduan Lengkap untuk Semua Bank, Mudik Lebih Tenang!

BACA JUGA:Terungkap! Fungsi Lubang Kecil di Samping Jalan Tol yang Sering Diabaikan Pengemudi

Melalui kebijakan ini, pemerintah mencoba mendorong ekonomi regional tumbuh dari sektor konsumsi dan pariwisata.

“Bila wisatawan meningkat, maka permintaan terhadap produk lokal, jasa transportasi, akomodasi, dan makanan minuman juga meningkat. 

Ini artinya, kebijakan publik ini memberi dampak langsung ke pendapatan masyarakat,” sambung dia.

Momentum Kolaborasi Pusat dan Daerah

BACA JUGA:Biaya Bangun 1 KM Jalan Tol Tembus Rp 400 M! Bandingkan dengan Negara Lain, Hasilnya Mengejutkan!

BACA JUGA:Rest Area Tol Selalu Penuh Saat Mudik? Ini 9 Trik Ampuh Agar Perjalanan Tetap Nyaman!

Kebijakan insentif tol ini juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Pemerintah daerah didorong untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan dengan meningkatkan kesiapan fasilitas publik, kebersihan objek wisata, layanan transportasi lokal, serta promosi digital. 

Selain itu, pelibatan UMKM dalam ekosistem pariwisata juga harus dipercepat agar manfaat ekonomi dari kebijakan ini tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

Pemerintah daerah Sumatera Selatan sendiri menyatakan siap mendukung kebijakan pusat ini melalui berbagai program pendampingan UMKM, pelatihan pemandu wisata, serta penyiapan destinasi unggulan yang Instagramable dan berdaya tarik kuat.

BACA JUGA:Mundur di Jalan Tol? bisa Sebabkan Kecelakaan Fatal dan Denda Besar. Ketahui Risikonya sebelum Terlambat!

BACA JUGA:1 dari 5 Paket Insentif Adalah Diskon Tarif Tol: Diluncurkan 5 Juni 2025

Kebijakan diskon tarif tol ini diharapkan menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi mampu menjadi alat distribusi keadilan pembangunan antarwilayah. (*)

Kategori :