KORANENIMEKSPRES.COM – Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pendapatan negara.
Langkah ini dipandang sebagai respons atas tantangan fiskal yang kian kompleks, serta untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan negara dari berbagai sektor.
Namun, pembentukan Satgassus ini memunculkan diskursus publik, terutama dari kalangan akademisi.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Dr. Eddy Junarsin, menilai bahwa inisiatif pemerintah tersebut merupakan hal yang wajar dan positif.
BACA JUGA:2 jadi 1 Seolah Tak Berjarak, Palembang dan Jambi Hanya 2 Jam Lewat Jalan Tol
BACA JUGA:Sudah Berusia 60 Tahun,Wisata Megah Icon Palembang Ini Selalu jadi Incaran Pengunjung
Menurutnya, negara memang memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengoptimalkan penerimaan, termasuk dengan membentuk institusi khusus jika diperlukan.
“Langkah negara untuk mengoptimalkan penerimaan dan mengefisienkan pengeluaran adalah hal yang lumrah, bahkan menjadi kebutuhan di banyak negara, baik yang maju maupun berkembang,” ujar Eddy, Jumat 11 Juli 2025.
Ia mencontohkan bahwa di Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) dapat bersinergi dengan lembaga seperti FBI, Department of Justice, bahkan CIA untuk penanganan kasus-kasus tertentu.
Namun, Eddy menggarisbawahi bahwa efektivitas dan efisiensi Satgassus sangat tergantung pada kejelasan mandat, struktur koordinasi, serta tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.
BACA JUGA:Kopi Sumsel Makin Menasional Seiring Sukses Tembus Pasar Ekspor: Dominan dari 3 Daerah
BACA JUGA:Langsung Gas Palembang-Jambi Bakal Tembus 2 Jam: No Macet No Ribet!
“Yang menjadi tantangan bukan sekadar keberadaan lembaga baru, tetapi potensi tumpang tindih fungsi.
Apakah ini menandakan pergeseran tugas dari BPK atau BPKP? Bagaimana koordinasinya dengan Polri dalam pengawasan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan kemaritiman? Ini harus dijelaskan secara terang,” ujarnya.
Lebih jauh, Eddy menyoroti pentingnya reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh.