NASIONAL, ENIMEKSPRES.CO – Sejak juli 2023 diluncurkan, Program Kampung Moderasi Beragama (KMB) Kementrian Agama RI itu ditargetkan bisa dibentuk di 34 Provinsi pada tahun 2024 ini. Dimana, harapannya dengan Program ini bisa membentuk sebuah kampung, desa atau Kelurahan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama ditengah masyarakat. Itu bertujuan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman, toleran, memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kelurahan.
Melalui siaran pers di Jakarta, Direktur Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama, Ahmad Zayadi menargetkan, tahun ini Kampung Moderasi Beragama (KMB) percontohan dibentuk di 34 Provinsi.
Lanjut Zayadi memastikan, bahwa awal ini target 1.000 KMB tidak hanya seremonial, tapi mampu membangun kesadaran masyarakat yang memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat.
“Upaya dan strategi yang kami lakukan adalah memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan civil society,” papar Zayadi di Jakarta, Selasa (27/2).
BACA JUGA:Jenderal TNI Kehormatan untuk Prabowo
BACA JUGA:Kepentingan Umum
Lebih jauh Zayadi menyebut, Kementrian Agama RI telah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada 20 Februari 2024. Dimana hadir pada kegiatan tersebut, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sekretariat Wakil Presiden (Set Wapres), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa (Kemendes), Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan BAZNAS.
“Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama adalah payung hukum untuk merawat keragaman, di mana Kementerian Agama merupakan host atau aktor utamanya. FGD ini merupakan upaya terbaik untuk mendukung program KMB sesuai dengan kapasitas kementerian/lembaga,” imbuhnya.
Zayadi menambahkan, agar program ini bisa sukse, maka strategi berikutnya ialah penguatan kapasitas SDM Kelompok Kerja, Fasilitator, Relawan, dan pihak terkait, serta kerja sama dengan kepala daerah setempat.
“Kami berharap implementasi KMB berjalan sesuai harapan, karena KMB merupakan satu dari sekian upaya membangun ekosistem moderasi beragama yang ekspansif dan implementatif, layanan keagamaan yang otoritatif, sekaligus meneguhkan politik kebangsaan menuju Indonesia emas 2045,” pungkasnya.(ril)