ENIMEKSPRES.BACAKORAN.CO, MUARA ENIM – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Muara Enim digelar rapat koordinasi (Rakor) strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Kabupaten Muara Enim, Rabu (22/11).
Dalam rakor tersebut hadir diantaranya Sekda Muara Enim Ir Yulius MSi, Kepala Bappeda Muara Enim H Mat Kasrun, Narasumber Kemenko PMK, Unsur Forkominda, Staf Ahli, Kepala OPD dan Pemerintah Lingkungan Kabupaten Muara Enim.
Kepala Bappeda Muara Enim H Mat Kasrun, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan amanat dari Presiden RI untuk mengevaluasi target dan capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menurunkan angka kemiskinan dalam satu dekade.
Ia mengatakan bahwa pada tahun 2018, persentase kemiskinan di Kabupaten Muara Enim mencapai 12,56%, sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2005-2025 dan RPJMD 2018-2023. Namun, pada tahun 2023 angka kemiskinan masih tinggi, yaitu 10,93%, belum mencapai target 9,3%.
“Upaya yang kita lakukan selama ini belum mencapai apa yang kita targetkan. Untuk itulah pada kesempatan ini pada penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026 ini kita targetkan kembali untuk 2024/2026 diakomodir dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim 2024/2026,” ujar Mat Kasrun.
Ia juga melaporkan bahwa persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim sebesar 2,94%, menempatkan Kabupaten Muara Enim pada urutan ke-10 dari 17 Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Angka ini masih lebih baik dari rata-rata provinsi, yaitu 3,9%, namun belum bisa menyamai tingkat nasional, yaitu 2,4%.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Muara Enim Ir Yulius MSi, menyampaikan bahwa kendati telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Muara Enim baru menunjukkan penurunan signifikan. Dalam menjalankan arahan Presiden RI, Kabupaten Muara Enim fokus pada Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang terkoordinasi dan terpadu.
“Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi dasar kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan pemerintah. Rapat TKPK menyoroti upaya konkret dengan Multiple Interventions, termasuk pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan program pemberdayaan,” kata Yulius.