Dampak Pemangkasan Anggaran: Masa Depan Pendidikan dan Ekonomi di Persimpangan

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Selasa , 25 Feb 2025 - 10:58

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pemangkasan anggaran di berbagai kementerian hingga tingkat pemerintah daerah menimbulkan berbagai dampak. Foto: net--

Agus mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemangkasan anggaran bisa memaksa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menaikkan UKT demi menutupi kekurangan dana operasional.

Hal ini dapat memicu gejolak di kampus dan menambah beban mahasiswa serta orang tua.

Dalam pandangannya, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan sesuai amanat UUD 1945.

Meskipun pemerintah pusat telah memenuhi ketentuan ini, pemerintah daerah masih cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mengalokasikan anggaran pendidikan secara mandiri.

Bahkan, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk gaji guru, sehingga kabupaten dan kota seolah-olah tidak perlu mengalokasikan dana tambahan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi kebocoran dalam implementasi anggaran pendidikan, seperti dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Agus menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan masa depan generasi bangsa.

Menurutnya, pengurangan anggaran sebaiknya menyasar program administratif, seperti perjalanan dinas, studi banding, dan seminar, daripada memangkas dana yang berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan.

Ia juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran pada sektor lain yang berkaitan dengan perekonomian daerah.

Jika belanja pemerintah untuk kegiatan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) turun drastis, maka industri perhotelan dan sektor pendukung lainnya akan terdampak.

Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif agar efisiensi anggaran tidak menyebabkan kontraksi ekonomi yang lebih luas.

Agus menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran harus dilakukan dengan bijak agar tidak menghambat pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional.

dampak pemangkasan anggaran: masa depan pendidikan dan ekonomi di persimpangan                            koranenimekspres.com,- kebijakan presiden prabowo subianto dalam pemangkasan anggaran di berbagai kementerian hingga tingkat pemerintah daerah menimbulkan berbagai dampak, terutama di sektor pendidikan. 
salah satu yang terdampak signifikan adalah kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendiktisaintek) yang mengalami pemangkasan sebesar rp14,3 triliun dari total pagu anggaran rp56,6 triliun. 
selain itu, kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) juga terkena pemotongan sebesar rp8 triliun dari anggaran awal rp33,5 triliun, sehingga tersisa rp25,5 triliun untuk dikelola sepanjang tahun.
guru besar fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada, prof. dr. r. agus sartono, m.b.a, mengingatkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh mengabaikan hak-hak aktor utama penggerak sektor ini, yaitu guru, dosen, dan tenaga kependidikan. 
baca juga:pemangkasan anggaran kemendiktisaintek: pemerintah korbankan masa depan inovasi?
menurutnya, infrastruktur pendidikan masih bisa ditunda pembangunannya selama satu hingga dua tahun, tetapi hak guru dan dosen, termasuk rekrutmen untuk menggantikan yang sudah pensiun, tidak dapat ditunda. 
jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi kesenjangan yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan nasional.
lebih lanjut, agus menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap kesejahteraan tenaga pengajar. 
jika kesejahteraan guru dan dosen tidak dipenuhi, maka minat lulusan terbaik untuk meniti karier di bidang pendidikan bisa menurun. 
baca juga:pj bupati muara enim minta opd efisiensi anggaran dan fokus program prioritas
ia mencontohkan negara-negara maju di eropa yang memiliki tradisi akademik kuat karena menempatkan profesi guru dan dosen pada posisi yang terhormat. 
menurutnya, tanpa pendidikan yang berkualitas, suatu negara akan kesulitan membangun peradaban dan mencapai kemajuan.
selain itu, pemangkasan anggaran juga dapat berdampak pada program bantuan pendidikan seperti beasiswa kip kuliah (kip-k), beasiswa daerah 3t, serta beasiswa adik dan adem yang berperan dalam memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. 
jika anggaran untuk beasiswa dipotong, maka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin semakin sulit. 
baca juga:muara enim terima lhp belanja daerah tahun anggaran 2024 dari bpk
agus mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (ukt), pemangkasan anggaran bisa memaksa perguruan tinggi negeri (ptn) menaikkan ukt demi menutupi kekurangan dana operasional. 
hal ini dapat memicu gejolak di kampus dan menambah beban mahasiswa serta orang tua.
dalam pandangannya, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari apbn dan apbd untuk pendidikan sesuai amanat uud 1945. 
meskipun pemerintah pusat telah memenuhi ketentuan ini, pemerintah daerah masih cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mengalokasikan anggaran pendidikan secara mandiri. 
baca juga:man 1 muara enim berkomitmen maksimalkan pengelolaan anggaran: hadiri penyerahan dipa 2025 di kppn lahat
bahkan, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk gaji guru, sehingga kabupaten dan kota seolah-olah tidak perlu mengalokasikan dana tambahan.
aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi kebocoran dalam implementasi anggaran pendidikan, seperti dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (bos) dan kartu indonesia pintar (kip). 
agus menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan masa depan generasi bangsa. 
menurutnya, pengurangan anggaran sebaiknya menyasar program administratif, seperti perjalanan dinas, studi banding, dan seminar, daripada memangkas dana yang berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan.
baca juga:kantor pertanahan kabupaten muara enim selesaikan target redistribusi tanah tahun anggaran 2024
ia juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran pada sektor lain yang berkaitan dengan perekonomian daerah. 
jika belanja pemerintah untuk kegiatan seminar dan focus group discussion (fgd) turun drastis, maka industri perhotelan dan sektor pendukung lainnya akan terdampak.
oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif agar efisiensi anggaran tidak menyebabkan kontraksi ekonomi yang lebih luas. 
agus menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran harus dilakukan dengan bijak agar tidak menghambat pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan