Arismunandar Klem Miliki Lahan dan Digusur Tanpa Ganti Rugi Tempuh Jalur Hukum

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Jumat , 21 Mar 2025 - 20:51

Klem miliki lahan dan digusur tanpa ganti rugi, Arismunandar tempuh jalur hukum. Foto: ist--

arismunandar klem miliki lahan dan digusur tanpa ganti rugi tempuh jalur hukum                            koranenimekspres.com,- – tidak adanya kejelasan penyelesaian ganti rugi atas penggusuran lahan sawit seluas 4,5 hektar milik arismunandar, warga muara enim yang dilakukan oleh pt bukit asam tbk (ptba) di desa muara lawai, kecamatan merapi timur, kabupaten lahat, mendorong pemilik lahan untuk menempuh jalur hukum. 
arismunandar beserta keluarga, melalui kuasa hukumnya usman firiansyah, s.h., m.h., secara resmi melaporkan ptba ke komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) ri di jakarta atas dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penggusuran.
menurut keterangan usman firiansyah, lahan sawit seluas 4,5 hektar milik kliennya telah dikelola sejak tahun 2005 dan secara aktif dipanen dengan hasil produksi rata-rata 10 ton per bulan.
penggusuran yang diduga dilakukan oleh ptba terjadi pada rabu, 26 februari 2025, tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun proses hukum yang jelas.
baca juga:bukit asam (ptba) raih sertifikat berstandar internasional untuk layanan teknologi informasi
baca juga:sempat jatuh, usaha ternak lele binaan bukit asam (ptba) bangkit dan berkembang
kasus ini melibatkan ptba sebagai pihak terlapor dan arismunandar sebagai pemilik lahan yang merasa dirugikan. laporan ke komnasham diajukan oleh kuasa hukumnya, usman firiansyah, yang menegaskan bahwa tindakan penggusuran tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar hak asasi manusia.
penggusuran berlangsung pada 26 februari 2025 di desa muara lawai, kecamatan merapi timur, kabupaten lahat. lahan sawit yang digusur telah dikelola oleh keluarga arismunandar selama hampir dua dekade.
menurut usman firiansyah, penggusuran tersebut dianggap sebagai tindakan kesewenang-wenangan yang menghilangkan hak hidup yang layak bagi kliennya. 
selain itu, hingga kini arismunandar tidak pernah menerima surat keputusan atas ppkh (persetujuan pelepasan kawasan hutan) dari ptba beserta peta resmi dan sah dari kementerian kehutanan. 
baca juga:bupati edison ajak ptba dukung visi misi membara
baca juga:hut ke-44 bukit asam (ptba): menata ulang, menyulut perubahan
hal ini menimbulkan pertanyaan apakah lahan tersebut benar-benar masuk dalam kawasan hutan yang telah diproses ppkh oleh ptba.
lahan yang digusur tersebut telah memiliki alas hak sejak tahun 2005 dari kepala desa muara lawai dan pada tahun 2018 ditingkatkan menjadi sertifikat penguasaan hak tanah (spht). bahkan, pada tahun 2005, lahan tersebut ditetapkan oleh bupati lahat sebagai lahan kelompok tani yang telah dikelola secara berkelanjutan.
dalam laporannya ke komnasham, arismunandar dan kuasa hukumnya meminta agar tindakan penggusuran yang dilakukan oleh ptba dikaji ulang dan dipastikan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. 
mereka juga menuntut adanya kejelasan hukum terkait status kepemilikan lahan serta kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami.
baca juga:tingkatkan kompetensi umk binaan, bukit asam (ptba) ajak siba rajut belajar ke pati
baca juga:seleksi beasiswa bidiksiba dari bukit asam (ptba), 165 siswa-siswi jalani psikotes
saat ini, komnasham ri diharapkan dapat segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan investigasi mendalam terkait prosedur penggusuran yang dilakukan oleh ptba. 
pihak korban berharap adanya penyelesaian hukum yang adil serta perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pemilik lahan.
kasus ini menjadi perhatian publik, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat yang terdampak kebijakan perusahaan besar seperti ptba. 
masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pihak berwenang dalam menangani permasalahan ini secara transparan dan adil.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 22 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan