Empat Lawang 1 dari 24 Daerah Pilkada Ulang, Mendagri: Waspadai Polarisasi Masyarakat

Reporter: Sherly |

Editor: Selva |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 09:35

Satu dari 24 daerah itu adalah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Foto: sumselprov--

empat lawang 1 dari 24 daerah pilkada ulang, mendagri: waspadai polarisasi masyarakat                            palembang, koranenimekspres.com - ada 24 daerah di indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang. 
satu dari 24 daerah itu adalah pemungutan suara ulang (psu) pilkada kabupaten empat lawang, provinsi sumatera selatan. 
menteri dalam negeri tito karavian meminta para kepala daerah, polda, pangdam dan semua pihak agar tetap mewaspadai keamanan. 
sebab, kata mendagri, masyarakat di daerah yang akan menggelar psu pilkada masih terpolarisasi. 
baca juga:mk putuskan pemungutan suara ulang di 24 daerah, pilkada 2024 kembali memanas 
baca juga:kpu muara enim gelar fgd penyusunan laporan evaluasi pilkada 2024
itu terungkap saat gubernur sumsel herman deru mengikuti rakor persiapan pemungutan suara ulang (psu) 2024 secara virtual yang dipimpin langsung mendagri tito karnavian, bertempat di ruang rapat mapolda sumsel, 21 maret 2025. 
tampak mendampingi gubernur herman deru dalam rakor tersebut, kapolda sumsel irjen pol andi rian dan pangdam ii/sriwijaya mayen tni ujang darwis.
dalam arahannya, mendagri menjelaskan ada 503 kepala daerah yang dilantik serentak oleh presiden prabowo pada 20 febuari lalu. 
namun demikian di beberapa daerah harus melakukan psu, dan hal ini tidak boleh dianggap remeh karena polarisasi masyarakat masih terjadi, pertarungan belum selesai, dan kemungkinan terjadi mobilisasi masa.
baca juga:mk tolak gugatan hnu-lia!, edison- sumarni sah menang pilkada muara enim
bahwa hasil keputusan mk ada 15 daerah yang sudah selesai yang telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 ke kemendagri per tanggal 9 maret 2025.
pelantikan nantinya untuk yang tingkat provinsi oleh presiden, sedangkan untuk bupati/walikota dilantik oleh gubernur masing-masing. 
untuk 15 daerah ini sudah selesai dan tinggal dilantik saja.
"selanjutnya, ada 24 daerah yang ada psu. 2 pilkada dimenangkan kotak kosong yakni kota pangkal pinang dan kabupaten bangka.
baca juga:gubernur sumsel hd: sebarluaskan sistem keuangan syariah
untuk psu seluruhnya ada 14 daerah, dengan rincian 1 provinsi yakni papua, 11 kabupaten diantaranya kabupaten empat lawang, dan 2 kota yaitu banjarbaru dan kota palopo", terangnya.
"kemudian ada 10 daerah psu sebagian terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. sekali lagi terhadap pelaksanaan psu ini yang perlu diwaspadai adalah isu kamtibmas, karena polarisasi masyarakat atas pilihan masih terjadi. mesin-mesin politik pum masih bergerak. jangan diremehkan perkara keamanan, terutama di daerah konflik seperti empat lawang-sumsel. juga di daerah yang walaupun bukan daerah konflik, namun selisih suaranya sedikit.", sambung tito.
terkait masalah anggaran dari kemendagri sendiri telah berkomunikasi dengan seluruh daerah. 
adapun data jumlah anggaran yang telah di back up total keseluruhannya sebesar rp. 676.489.897.099.
baca juga:gubernur sumsel herman deru: puslatpur tni ad jadi destinasi wisata dan dongkrak perekonomian masyarakat 
sedangkan untuk anggaran psu kabupaten empat lawang cukup, durasi waktu pelaksanaan 60 hari, dan tanggal pelaksanaan psu pada 26 april 2025. 
terdapat 531 tps, dengan jumlah desa 156, dan 10 kecamatan, anggaran cukup.
"terima kasih kepada para gubernur yang telah membantu dalam anggaran. seperti pak herman deru yang telah memberikan bantuan keuangan provinsi sebesar rp. 15.000.000.000 (15 miliar = 46, 83%) dari jumlah dana yang dibutuhkan empat lawang senilai rp. 32.030.983.521", ungkapnya.
tito menekankan sebagai langkah pencegahan psu untuk kembali memastikan ketersediaan anggaran, serta menggiatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
baca juga:gubernur sumsel hd: keberadaan jembatan bukan hanya penopang arus ekonomi tapi
sementara ketua kpu ri mochammad afifuddin menjelaskan pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon berakhir pada 1 hari sebelum dimulainya masa tenang psu. 
pelaksanaan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon mempedomani ketentuan yang dimuat dalam pertimbangan hukum putusan mk atas perselisihan hasil pemilihan masing-masing serta tidak melaksanakan metode kampanye.
"untuk 7 daerah dengan durasi waktu tindak lanjut putusan mk masa kampanyenya selama 7 hari", katanya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 24 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan