51 Tahun Usia UU Perkawinan: Menag Nilai Perlu Direvisi, Kenapa?

Reporter: Selva |

Editor: Selva |

Sabtu , 26 Apr 2025 - 16:01

Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 usianya sudah 51 tahun sehingga dinilai Menteri Agama perlu direvisi. Foto: kemenag--

1. Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.

2. Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.

3. Berperan sebagai "makcomblang" atau perantara jodoh.

4. Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.

5. Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.

6. Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.

7. Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.

8. Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA.

9. Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.

10. Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.

11. Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.

Menag juga mengusulkan agar BP4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung, serta mendorong penguatan BP4 hingga ke tingkat daerah.

51 tahun usia uu perkawinan: menag nilai perlu direvisi, kenapa?                            jakarta (kemenag), koranenimekspres.com --- undang-undang perkawinan no 01 tahun 1974 usianya sudah 51 tahun sehingga dinilai menteri agama perlu direvisi. 
menteri agama (menag) nasaruddin umar mengatakan ada satu pasal mesti ada dalam uu perkawinan. 
setelah 51 tahun keberadaan undang-undang perkawinan ini, penambahan satu pasal lagi dinilai mendesak. 
satu pasal lagi perlu ditambahkan, kata menag ialah soal pelestarian rumah tangga. 
baca juga:kemenag latih 100 calon fasilitator pusaka sakinah untuk perkuat ketahanan keluarga muda
pernyataan menag ini disampaikan dalam rapat kerja nasional (rakernas) badan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (bp4) tahun 2025 di jakarta.
menurut menag, tingginya angka perceraian di indonesia menjadi sinyal bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius. 
negara, katanya, tidak cukup hanya mengatur legalitas pernikahan, tetapi juga perlu hadir dalam menjaga keutuhannya.
“perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru. korban pertamanya adalah istri, lalu anak. karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan,” tegas menag nasaruddin umar di jakarta, selasa (22/4/2025).
baca juga:kepala kemenag muara enim buka asesmen madrasah tahun pelajaran 2024/2025 di mtsn 1 muara enim
ia menilai sudah saatnya uu perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan, sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa.
menag juga menyoroti perlunya pendekatan mediasi sebagai langkah preventif dalam menjaga keutuhan perkawinan. ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dilakukan bp4.
“kita perlu lebih fokus pada mediasi. bp4 menjadi pihak yang paling tepat dalam merespons dan mencegah meningkatnya angka perceraian. bahkan, jika perlu, kita usulkan undang-undang baru tentang ketahanan rumah tangga,” ujar nasaruddin.
ada pun 11 strategi mediasi yang direkomendasikan bagi bp4 adalah:
baca juga:ini pesan menyentuh kakan kemenag muara enim untuk calon jemaah haji 2025
1. memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.
2. proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.
3. berperan sebagai "makcomblang" atau perantara jodoh.
4. melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.
baca juga:kemenag beri kesempatan terakhir lunasi bipih 2025 tahap ii
5. menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.
6. bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.
7. memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.
8. menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di kua.
baca juga:kakan kemenag muara enim terima kunjungan mgmp pai zona ii: sinergi menuju penguatan kompetensi guru
9. melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.
10. menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.
11. menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.
menag juga mengusulkan agar bp4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan mahkamah agung, serta mendorong penguatan bp4 hingga ke tingkat daerah.
baca juga:distribusi tas dan koper jemaah haji muara enim dimulai di gedung plhut kemenag
dirjen bimas islam kemenag, abu rokhmad, menyambut baik arahan tersebut.
ia menegaskan bahwa tantangan keluarga indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari tingginya angka perceraian hingga rendahnya literasi perkawinan.
“kami menyadari bahwa tantangan dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di era sekarang semakin kompleks. tingginya angka perceraian, rendahnya literasi perkawinan, hingga tantangan budaya digital terhadap ketahanan keluarga merupakan masalah nyata yang harus kita hadapi dan sikapi bersama,” imbuhnya.
abu menyatakan kesiapan jajaran ditjen bimas islam untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan program strategis bp4.
“bp4 adalah mitra strategis direktorat jenderal bimas islam,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 27 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan