Pembentukan Koperasi Merah Putih: Dari Bupati/Walikota hingga Kades Terancam Sanksi Mendagri

Reporter: Selva |

Editor: Selva |

Selasa , 20 May 2025 - 09:34

Mendagri ancam sanksi bagi bupati/walikota hingga kades abaikan soal pembentukan koperasi merah putih. Foto: sumselprov--

"Sebagai ketua satgas, langkah teknis yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan para Kepala Desa, Lurah, Camat, serta Bupati/Walikotanya se-Sumsel pada tanggal 27 Mei mendatang. Namun, secara prinsip, pembentukan koperasi ini sudah berjalan dengan capaian 61 persen," ujar Gubernur Herman Deru.

Inpres ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam rangka optimalisasi dan percepatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2025, yang menunjukkan bahwa pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,74 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,31.

Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Muara Enim sebesar 4,04 persen (IHK 111,43) dan terendah di Kota Lubuk Linggau sebesar 2,22 persen (IHK 107,52).

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Sumsel pada April 2025 sebesar 1,39 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 2,15 persen.

pembentukan koperasi merah putih: dari bupati/walikota hingga kades terancam sanksi mendagri                            palembang, koranenimekspres.com -  mendagri ancam sanksi bagi bupati/walikota hingga kades abaikan soal pembentukan koperasi merah putih. 
ini bisa jadi perhatian serius bagi semua bupati/walikota hingga kepala desa (kades). 
ancaman sanksi bagi mereka mengabaikan soal pembentukan koperasi merah putih ditegaskan langsung menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian, 19 mei 2025. 
itu disampaikan mendagri di kegiatan sosialisasi instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih tahun 2025.
baca juga:gerakkan roda ekonomi warga: koperasi merah putih dibentuk di kelurahan gelumbang 
sosialisasi luring dari sasana bhakti praja kemendagri dan diikuti para kepala daerah se-indonesia termasuk gubernur sumsel h herman deru hadir secara daring di sumsel command center.
"sanksi bagi kepala desa yang tidak melaksanakan arahan terkait pembentukan koperasi ini. gubernur dan pemerintah pusat akan memberikan teguran kepada bupati/wali kota jika tidak ada tindakan, dan bahkan dapat dilakukan eksekusi terhadap bupati/wali kota yang memiliki desa bermasalah," tegas mendagri.
mendagri tito karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja tidak terduga (btt) dalam mendukung percepatan pembentukan koperasi ini, yang telah diatur dalam surat edaran mendagri nomor 500. 
beliau juga meminta agar dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) dilibatkan secara aktif.
baca juga:desa embacang kelekar siap bentuk koperasi merah putih: dukung program strategis nasional
mendagri menekankan bahwa penguatan ekonomi desa sangat penting untuk mencegah urbanisasi yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran. 
"pak presiden membentuk koperasi desa ini, mohon para kepala daerah kumpulkan camat-camat dan kades-kades diberikan pengarahan untuk mendorong pembentukan koperasi desa. berikan timeline sebelum 31 juni sudah membentuk atau sudah memperkuat yang sudah ada," tegasnya.
gubernur herman deru menyampaikan bahwa instruksi presiden (inpres) nomor 9 tahun 2025 dan keputusan presiden (kepres) nomor 9 tahun 2025 telah diterbitkan terkait percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. 
ia menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua satuan tugas (satgas) percepatan pembentukan koperasi tersebut di tingkat provinsi sumsel.
baca juga:pemerintah desa modong gelar musdesus untuk pembentukan koperasi merah putih sesuai instruksi presiden
"sebagai ketua satgas, langkah teknis yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan para kepala desa, lurah, camat, serta bupati/walikotanya se-sumsel pada tanggal 27 mei mendatang. namun, secara prinsip, pembentukan koperasi ini sudah berjalan dengan capaian 61 persen," ujar gubernur herman deru.
inpres ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam rangka optimalisasi dan percepatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih.
dalam kesempatan yang sama, disampaikan data badan pusat statistik (bps) per 2 mei 2025, yang menunjukkan bahwa pada april 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) provinsi sumatera selatan sebesar 2,74 persen dengan indeks harga konsumen (ihk) sebesar 109,31. 
inflasi tertinggi tercatat di kabupaten muara enim sebesar 4,04 persen (ihk 111,43) dan terendah di kota lubuk linggau sebesar 2,22 persen (ihk 107,52). 
baca juga:dinkop ukm muara enim jadikan koperasi merah putih bangkitan ekonomi desa
tingkat inflasi month to month (m-to-m) sumsel pada april 2025 sebesar 1,39 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 2,15 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 21 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan