Diskon Tarif Tol Jadi Instrumen Kebijakan Publik Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah Saat Libur Sekolah

SUMSEL,KORANENIMEKSPRES.COM - Pemerintah pusat tengah merancang kebijakan potongan tarif tol sebesar 20 persen selama masa libur sekolah Juni hingga Juli 2025 sebagai bagian dari strategi kebijakan publik yang bertujuan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di daerah-daerah luar Jawa seperti Sumatera Selatan (Sumsel).

Langkah ini bukan semata bentuk insentif mobilitas masyarakat, melainkan wujud intervensi negara dalam merangsang geliat ekonomi domestik melalui pendekatan kebijakan fiskal yang bersifat stimulus. 

Dalam perspektif kebijakan publik, potongan tarif tol menjadi instrumen strategis yang menggabungkan aspek efisiensi infrastruktur dengan penguatan daya saing ekonomi lokal.

Dorong Aksesibilitas, Tumbuhkan Aktivitas Ekonomi

BACA JUGA:4 Lagi Proyek Tol Prioritas Sumsel: Maka Ekonomi, Investasi, Logistik dan Pariwisata Bertumbuh Pesat

BACA JUGA:Jenis-Jenis Rest Area Tol: Panduan Memilih Tempat Istirahat Aman, Nyaman, dan Lengkap di Perjalanan

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan peran penting infrastruktur jalan tol dalam mendukung konektivitas antardaerah. 

Dengan memberikan insentif berupa diskon tarif, pemerintah mendorong aksesibilitas masyarakat ke berbagai daerah tujuan, terutama kawasan wisata dan sentra ekonomi lokal yang selama ini belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau pasar.

“Kebijakan tarif tol ini bukan hanya soal mobilitas, tetapi bentuk dukungan negara untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan pergerakan barang, jasa, dan orang,” Komentar Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Muara Enim saat dibincangi Koranenimekspres, Selasa 27 Mei 2025.

Menurutnya, saat liburan sekolah, tren mobilitas keluarga meningkat tajam. 

BACA JUGA:10 Rahasia Berkendara Aman & Hemat di Tol untuk Perjalanan Jarak Jauh

BACA JUGA:Dibangun dengan Utang dan Korban Jiwa: Kisah Kelam Tol Jagorawi, Cikal Bakal Revolusi Infrastruktur Indonesia

Insentif ini diyakini dapat mengurangi hambatan biaya perjalanan dan mendorong masyarakat untuk menjelajahi berbagai destinasi domestik, termasuk ke Sumatera Selatan yang memiliki potensi wisata besar namun belum tergarap maksimal.

Kebijakan Publik yang Berorientasi Pemerataan