ATR/BPN Genjot Evaluasi Tunggakan Layanan, Fokus Maksimalkan Pelayanan di Kantor Pertanahan

Ia menilai, untuk mempercepat proses layanan, seluruh tahapan sebaiknya bisa saling terhubung secara digital dan transparan. 

“Harus jelas, bottleneck-nya di mana. Kalau perlu, sistem dibuat langsung terintegrasi antara Kantah dan PPAT, supaya alur kerja bisa dipantau dan efisien,” ujarnya.

BACA JUGA:Dua Provinsi Ini Akan Tersambung Tol! Waktu Tempuh Turun Drastis

BACA JUGA:2 Gubernur Sumringah: Tol Palembang-Jambi Rp21 Triliun Harapan Panjang jadi Kenyataan

Rapim ini juga diisi dengan laporan menyeluruh dari Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, yang membahas data pelayanan publik, realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta evaluasi peraturan yang tengah disusun sebagai dasar layanan.

Ia juga menyinggung pentingnya proyeksi ke depan dalam perencanaan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola layanan.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menjelaskan perkembangan penyusunan regulasi jalur karier (career path) untuk mendorong profesionalisme aparatur. 

Di sisi lain, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan kemajuan pengawasan, khususnya terkait tindak lanjut hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BACA JUGA:Koneksitas Jalan Tol Tanjung Enim-Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Menjadi Harapan Baru Masyarakat

BACA JUGA:Jumpe Polantas Muara Enim Tebar Kepedulian

Rapim kali ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian ATR/BPN secara langsung, sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran mengikuti secara daring. 

Forum ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian dan memperkuat strategi pelayanan ke depan, dengan harapan seluruh Kantah mampu menjadi pusat layanan publik yang profesional, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.