Pinjol Tidak Boleh Tagih ke Kontak Darurat Nasabah Atau Denda Rp 15 Miliar

Reporter: Supri |

Editor: Supri |

Kamis , 11 Jan 2024 - 22:33

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menerima laporan yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal-Screenshoot/Facebook---

f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan

g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu.

Sementara itu pada Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menerapkan sanksi bagi PUJK yang melanggar seperti tertuang dalam pasal 62 poin 4.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2) dikenai sanksi administrative berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

d. pemberhentian pengurus;

e. denda administratif;

f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau

g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

pinjol tidak boleh tagih ke kontak darurat nasabah atau denda rp 15 miliar                            jakarta, enimekspres.co, -- untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan (ojk) merilis aturan baru yang tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
jadi pelaku usaha jasa keuangan (pujk) atau perusahaan pembiayaan seperti leasing atau pinjol kini tidak boleh lagi menagih ke kontak darurat nasabah serta di luar pukul 08.00 – 20.00 wib.
penerbitan pojk nomor 22 tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu p2sk) dan menggantikan pojk nomor 6/pojk.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta menyempurnakan beberapa pojk lainnya.
baca juga:ppatk temukan 36.67 persen dana proyek strategis nasional digunakan kepentingan pribadi
"penerbitan pojk pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan merupakan respons cepat ojk selaku regulator atas amanat uu p2sk untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat," ujar kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen ojk friderica widyasari dewi dalam keterangan resmi.
mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh pujk untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan tersebut tertuang dalam pojk nomor 22 tahun 2023 pada pasal 62 yang berisi;
(1) pujk wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) dalam memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pujk wajib memastikan penagihan dilakukan:
a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen;
baca juga:me time
b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
c. tidak kepada pihak selain konsumen;
d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
e. di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen;
f. hanya pada hari senin sampai dengan sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu.
sementara itu pada penerbitan pojk nomor 22 tahun 2023 juga menerapkan sanksi bagi pujk yang melanggar seperti tertuang dalam pasal 62 poin 4.
(4) pujk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2) dikenai sanksi administrative berupa:
a. peringatan tertulis;
baca juga:tak perlu mahal! begini tips untuk mendapatkan wajah cantik berseri secara alami, auto bikin pangling
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
baca juga:transformasi nik ke identitas digital segera dipercepat
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.
(5) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
sebagai informasi, penguatan pengaturan pelindungan konsumen dalam pojk ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan atau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis.
"dengan terbitnya pojk ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan (pujk)," tukasnya.(*/disway.id)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 12 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan