UMKM dan Kripto: Antara Peluang Digital dan Tantangan Regulatori

Reporter: Al Azhar |

Editor: Al Azhar |

Rabu , 06 Aug 2025 - 19:57

Arya Damar Prakasa Statistisi Ahli Pertama BPS Muara Enim--

umkm dan kripto: antara peluang digital dan tantangan regulatori                            oleh: arya damar prakasa ( statistisi ahli pertama bps muara enim)
usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian indonesia. berdasarkan data badan pusat statistik (bps), sektor umkm menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (pdb).
namun di tengah transformasi digital yang makin cepat, umkm dihadapkan pada peluang baru sekaligus risiko yang tidak kecil, termasuk dalam hal adopsi aset kripto.
menurut data kementerian koperasi dan ukm, baru sekitar 30 persen umkm yang terhubung secara digital.
hal ini sejalan dengan temuan bps yang menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi di kalangan umkm masih rendah, terutama di daerah non-perkotaan.
baca juga:rupiah digital: jalan menuju sistem pembayaran masa depan
jika penggunaan kripto ingin didorong lebih luas, maka perlu ada peningkatan literasi digital dan keuangan yang sistematis, mengingat aset digital memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari sistem keuangan konvensional.
seiring meningkatnya popularitas cryptocurrency seperti bitcoin dan ethereum, muncul dorongan untuk menjajaki kemungkinan pemanfaatan kripto oleh pelaku umkm.
beberapa pelaku usaha digital mulai mencoba menerima pembayaran dalam bentuk kripto, terutama untuk transaksi lintas negara yang lebih efisien dan bebas biaya konversi mata uang.
namun, potensi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen dan regulasi.
baca juga:ekonomi sumsel tumbuh di tengah tekanan global, daya beli masyarakat belum pulih
kripto memang menawarkan kemudahan, namun volatilitas nilainya yang tinggi dapat menimbulkan risiko besar. bagi pelaku umkm yang margin keuntungannya tipis, fluktuasi harga kripto dapat berdampak langsung pada stabilitas usaha.
selain itu, regulasi terkait aset kripto di indonesia masih terbatas.
meski badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) telah mengakui kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, penggunaannya sebagai alat pembayaran belum diatur secara legal.
dari sudut pandang data, bps memainkan peran strategis dalam memetakan kesiapan dan keterlibatan umkm dalam ekonomi digital.
baca juga:tim karate binaan bukit asam raih 13 medali di kejuaraan internasional
survei-survei bps tentang penggunaan tik (teknologi informasi dan komunikasi) oleh rumah tangga dan usaha kecil dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi pemanfaatan kripto yang lebih inklusif dan aman bagi umkm.
langkah awal yang bisa diambil adalah penyediaan edukasi publik melalui kerja sama antara bps, ojk, dan kementerian koperasi dan ukm.
literasi ini tidak hanya mencakup penggunaan kripto, tetapi juga pemahaman tentang risiko, keamanan digital, dan implikasi hukum.
dengan bekal informasi yang memadai, umkm dapat membuat keputusan lebih bijak sebelum terjun ke ekosistem kripto.
baca juga:bukan mimpi! palembang ke betung cuma 1 jam lewat tol
namun, untuk memperkuat analisis dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, diperlukan kelengkapan data yang lebih mendalam dari bps.
misalnya, data kuantitatif yang lebih spesifik terkait tingkat digitalisasi umkm berdasarkan wilayah (perkotaan dan perdesaan), akses terhadap perangkat tik, dan pemanfaatan platform digital masih perlu diperluas.
selain itu, belum tersedia data yang secara langsung menggambarkan persepsi, literasi keuangan digital, maupun kesiapan umkm dalam mengadopsi aset kripto.
survei umk, modul tik dalam susenas, serta hasil kolaborasi bps dengan lembaga lain seperti ojk dan kementerian koperasi dan ukm dapat menjadi pintu masuk untuk merancang survei lanjutan yang lebih terarah.
baca juga:bpjs ketenagakerjaan muara enim gelar sosialisasi jaminan sosial bagi bukan penerima upah di desa jemenang
dengan adanya data yang lebih komprehensif, kebijakan terkait integrasi umkm dan kripto dapat diformulasikan secara lebih tepat sasaran dan inklusif.
kesimpulannya, kripto membuka kemungkinan baru bagi umkm untuk berkembang, namun juga membawa tantangan serius yang perlu dikelola.
peran bps sangat penting dalam mendukung proses ini melalui data yang akurat dan terukur, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara berbasis bukti.
transformasi digital umkm tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapan ekosistem dan dukungan kebijakan yang tepat sasaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 7 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan