UMKM dan Kripto: Antara Peluang Digital dan Tantangan Regulatori

Dari sudut pandang data, BPS memainkan peran strategis dalam memetakan kesiapan dan keterlibatan UMKM dalam ekonomi digital.

BACA JUGA:Tim Karate Binaan Bukit Asam Raih 13 Medali di Kejuaraan Internasional

Survei-survei BPS tentang penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) oleh rumah tangga dan usaha kecil dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi pemanfaatan kripto yang lebih inklusif dan aman bagi UMKM.

Langkah awal yang bisa diambil adalah penyediaan edukasi publik melalui kerja sama antara BPS, OJK, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Literasi ini tidak hanya mencakup penggunaan kripto, tetapi juga pemahaman tentang risiko, keamanan digital, dan implikasi hukum.

Dengan bekal informasi yang memadai, UMKM dapat membuat keputusan lebih bijak sebelum terjun ke ekosistem kripto.

BACA JUGA:Bukan Mimpi! Palembang ke Betung Cuma 1 Jam Lewat Tol

Namun, untuk memperkuat analisis dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, diperlukan kelengkapan data yang lebih mendalam dari BPS.

Misalnya, data kuantitatif yang lebih spesifik terkait tingkat digitalisasi UMKM berdasarkan wilayah (perkotaan dan perdesaan), akses terhadap perangkat TIK, dan pemanfaatan platform digital masih perlu diperluas.

Selain itu, belum tersedia data yang secara langsung menggambarkan persepsi, literasi keuangan digital, maupun kesiapan UMKM dalam mengadopsi aset kripto.

Survei UMK, modul TIK dalam Susenas, serta hasil kolaborasi BPS dengan lembaga lain seperti OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjadi pintu masuk untuk merancang survei lanjutan yang lebih terarah.

BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Gelar Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Bukan Penerima Upah di Desa Jemenang

Dengan adanya data yang lebih komprehensif, kebijakan terkait integrasi UMKM dan kripto dapat diformulasikan secara lebih tepat sasaran dan inklusif.

Kesimpulannya, kripto membuka kemungkinan baru bagi UMKM untuk berkembang, namun juga membawa tantangan serius yang perlu dikelola.

Peran BPS sangat penting dalam mendukung proses ini melalui data yang akurat dan terukur, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara berbasis bukti.