Refleksi Demonstrasi di Rumah Wakil Rakyat di Jakarta

Namun, laporan menyebutkan kekerasan dan kebrutalan aparat kepolisian selama demonstrasi, yang memicu kritik dari masyarakat dan organisasi hak asasi manusia ¹.

BACA JUGA:Pj Bupati: Mari Kita Nikmati Pesta Demokrasi Dengan Gembira

Demonstrasi di Rumah Wakil Rakyat di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2025 malam  dapat dianalisis dari berbagai perspektif filosofis. Berikut beberapa poin penting:

- Teori Kontrak Sosial: Demonstrasi ini dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat yang dianggap tidak memenuhi kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. 

Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi dan melayani rakyat.

- Teori Keadilan Sosial: Demonstrasi ini juga dapat dianalisis dari perspektif teori keadilan sosial, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.

- Filosofi Politik: Demonstrasi ini dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak legitimate. Masyarakat merasa bahwa pemerintah dan wakil rakyat tidak lagi mewakili kepentingan rakyat dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

- Etika dan Moralitas: Demonstrasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moralitas dalam tindakan politik. Apakah tindakan demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan dan penjarahan dapat dibenarkan secara moral? Ataukah ada cara lain yang lebih efektif dan etis untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat?

Dalam konteks ini, demonstrasi di Rumah Wakil Rakyat di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2025 dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat, serta sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi. Namun, tindakan demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan dan penjarahan juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moralitas dalam tindakan politik.