Anggaran Kementerian BUMN Naik Jadi Rp 280 Miliar, Ini Fokus Erick Thohir

KORANENIMEKSPRES.COM – Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 280 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, dana tersebut akan dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian, mulai dari regulator hingga pengawasan.

Sebagai perbandingan, pada 2025 pagu anggaran Kementerian BUMN hanya Rp 215 miliar, dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 151 miliar.

“Untuk tahun depan, kita mendapat Rp 280 miliar. Anggaran ini akan dibagi sesuai peran Kementerian BUMN sebagai regulator, pengawas, pemegang saham seri A, dan lainnya,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (4/9/2025).

Dari total Rp 280 miliar, sebesar Rp 129,2 miliar (46%) akan dialokasikan untuk kebutuhan administrasi dan operasional. Fungsi regulator mendapat Rp 38,1 miliar (14%), sementara fungsi pengawasan memperoleh Rp 32,8 miliar (11,7%). Erick menekankan, fungsi pengawasan akan diarahkan untuk memantau risiko portofolio, audit kepatuhan, serta memastikan program BUMN sejalan dengan visi misi Presiden.

Selain itu, anggaran untuk fungsi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A dan pengelola Perum ditetapkan Rp 2,4 miliar (1%), serta belanja pegawai Rp 98,7 miliar.

“Sebagai pemegang saham Seri A, kami memastikan strategi portofolio BUMN selaras dengan agenda strategis Presiden. Untuk pengelolaan Perum, tujuannya menjaga keberlanjutan BUMN dalam menjalankan penugasan negara,” jelas Erick. (*)