Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional

Reporter: ozzy |

Editor: azhar |

Selasa , 09 Sep 2025 - 18:41

Dr. Firmansyah, SH., MH--

Paradigma baru ini merupakan visi KUHP Nasional yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai pembalasan (keadilan retributif), tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif yang berlaku universal di seluruh dunia. Visi lain KUHP Nasional adalah reintegrasi sosial. Artinya, pelaku tindak pidana selain dikenakan sanksi, juga rehabilitasi, sehingga bisa kembali dan diterima masyarakat.

Berbagai pembaruan dan perubahan mendasar dalam KUHP Nasional diletakan dalam kerangka politik hukum yang meliputi empat misi utama, yaitu : “demokratisasi hukum pidana”, “dekolonisasi”, “konsolidasi hukum pidana”, dan “harmonisasi”.

Ke-empat misi tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum pidana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Misi Pertama, Demokratisasi. Untuk menjamin berbagai kebebasan berdemokrasi, KUHP Nasional telah melakukan perubahan dengan formulasi pasal-pasal yang telah merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

KUHP Nasional sama sekali tidak melarang kebebasan berdemokrasi, kebebasan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi.

Misi Kedua, Dekolonisasi. Secara sederhana dekolonisasi diartikan sebagai upaya pembaruan KUHP Nasional dari nuansa kolonial. Hal ini terlihat jelas dalam Buku Kesatu KUHP Nasional, tidak lagi beroriantasi kepada kepastian hukum semata, melainkan juga menitikberatkan pada keadilan dan kemanfaatan.

Formulasi tujuan hukum dari Guztav Radbruch ini termaktub dalam Pasal 53 Ayat (2) KUHP Nasional yang menyatakan :

“Jika dalam menegakan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”.

Artinya, apabila ada pertentangan antara undang-undang sebagai hukum positif maka keadilanlah yang diutamakan.

Kemudian, KUHP Nasional mengatur pedoman pemidanaan (standart of sentencing) yang tidak dikenal dalam KUHP Lama.

Standart of sentencing merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim dibatasi oleh pedoman pemidanaan tersebut.

Selain itu, adanya modifikasi alternatif pidana. Dalam konteks ini, kendatipun pidana penjara merupakan pidana pokok, tetapi bukanlah yang utama melainkan bersifat ultimum remedium (sarana terakhir) dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam KUHP Nasional.

menyongsong berlakunya kuhp nasional                             
dr. firmansyah, sh., mh (advokat dan dosen unsan muara enim)
tanggal 6 desember 2022 adalah momentum bersejarah dalam tata hukum nasional indonesia - khususnya hukum pidana. 
pada tanggal itu kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) nasional buatan anak bangsa indonesia disahkan oleh dewan perwakilan rakyat indonesia dalam sidang paripurna. kuhp nasional ini diundangkan pada 2 januari 2023 dengan uu no. 1 tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada 2 januari 2026.
berlakunya kuhp nasional ini menggantikan kuhp lama yang merupakan salinan dari wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie (staatblaad, 1915 : 732) yang telah berlaku di indonesia sejak tahun 1918.
kuhp nasional memiliki karakteristik indonesia karena disusun atas dasar kesadaran hukum dan dinamika masyakarat indonesia, yang tentunya dalam banyak hal sudah sangat berbeda dengan kuhp lama warisan pemerintah kolonial belanda.
baca juga:jalan tol adalah jalan takdir baru sumsel
pembaharuan hukum pidana materiel dalam kuhp nasional tidak membedakan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi keduanya digunakan istilah “tindak pidana”. 
hal ini tercermin dalam struktur kuhp nasional hanya terdiri dari dua buku yakni buku kesatu aturan umum dan buku kedua tentang tindak pidana.
hal yang baru dalam kuhp nasional diakui pula tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai “tindak pidana adat”. 
untuk memperkuat berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dimana suatu perbuatan tertentu patut untuk dipidana dituangkan ke dalam peraturan daerah. 
baca juga:dukung program ketahanan pangan, tanam pohon kelapa
namun penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan pembatasan yakni sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini, tidak bertentangan dengan pancasila dan uud 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyakat bangsa-bangsa.
pada konsideran menimbang uu no. 1 tahun 2023 terlihat jelas landasan filosofis kuhp nasional disusun berdasarkan pancasila dengan merujuk pada tujuan hukum pidana yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta berorientasi pada paradigma hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif yang ditujukan pada pelaku, keadilan restoratif yang ditujukan pada korban dan keadilan rehabilitatif, baik yang ditujukan pada pelaku maupun korban. 
paradigma baru ini merupakan visi kuhp nasional  yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai pembalasan (keadilan retributif), tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif yang berlaku universal di seluruh dunia. visi lain kuhp nasional adalah reintegrasi sosial. artinya, pelaku tindak pidana selain dikenakan sanksi, juga rehabilitasi, sehingga bisa kembali dan diterima masyarakat.
berbagai pembaruan dan perubahan mendasar dalam kuhp nasional diletakan dalam kerangka politik hukum yang meliputi empat misi utama, yaitu : “demokratisasi hukum pidana”, “dekolonisasi”, “konsolidasi hukum pidana”, dan “harmonisasi”. 
baca juga:dewan dilarang mencampuri kegiatan pelaksanaan sopd
ke-empat misi tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum pidana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu berdasarkan pancasila dan uud 1945.
misi pertama, demokratisasi. untuk menjamin berbagai kebebasan berdemokrasi, kuhp nasional telah melakukan perubahan dengan formulasi pasal-pasal yang telah merujuk pada berbagai putusan mahkamah konstitusi.
kuhp nasional sama sekali tidak melarang kebebasan berdemokrasi, kebebasan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi.
misi kedua, dekolonisasi. secara sederhana dekolonisasi diartikan sebagai upaya pembaruan kuhp nasional dari nuansa kolonial. hal ini terlihat jelas dalam buku kesatu kuhp nasional, tidak lagi beroriantasi kepada kepastian hukum semata, melainkan juga menitikberatkan pada keadilan dan kemanfaatan. 
baca juga:27 nama penuhi syarat seleksi jptp, tunggu rekomendasi bkn
formulasi tujuan hukum dari guztav radbruch ini termaktub dalam pasal 53 ayat (2) kuhp nasional yang menyatakan :
“jika dalam menegakan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”.  
artinya, apabila ada pertentangan antara undang-undang sebagai hukum positif maka keadilanlah yang diutamakan.
kemudian, kuhp nasional mengatur pedoman pemidanaan (standart of sentencing) yang tidak dikenal dalam kuhp lama.
baca juga:angka kemiskinan muara enim turun 0,34 poin
standart of sentencing merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim dibatasi oleh pedoman pemidanaan tersebut.
selain itu, adanya modifikasi alternatif pidana. dalam konteks ini, kendatipun pidana penjara merupakan pidana pokok, tetapi bukanlah yang utama melainkan bersifat ultimum remedium (sarana terakhir) dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kuhp nasional.
jika tindak pidana yang dilakukan, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan. demikian pula jika tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 3 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. 
baik penjatuhan pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial harus berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam kuh nasional.  hal ini bertujuan untuk memberikan solusi atas persoalan over capacity yang dialami lembaga pemasyarakatan (lapas).
baca juga:bergerak kencang ekonomi 4 provinsi oleh 4 rus tol baru di sumsel
mesi ketiga, konsolidasi. perkembangan hukum pidana yang sangat masif menyebabkan pasal-pasal dalam kuhp lama sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. 
hal ini menuntut dilakukan penyesuaian sehingga banyak undang-undang di luar kuhp yang berisi ketentuan pidana tersendiri. misalnya, tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, maupun undang-undang sektoral yang memuat sanksi pidana. 
ternyata varian pengaturannya berbeda-beda, sehingga diperlukan upaya untuk merapikan atau menghimpun kembali berbagai tindak pidana yang diatur tersendiri ke dalam kuhp nasional sebagai core crime, sementara undang-undang yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak dicabut oleh kuhp nasional.
misi keempat, harmonisasi. begitu banyak undang-undang di luar kuhp yang memuat sanksi pidana di dalamnya. maka, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan yang menimbulkan desparitas diperlukan harmonisasi hukum. 
baca juga:6 risiko terlalu banyak mengkonsumsi tulang sum-sum sapi
harmonisasi juga dimaksudkan agar kuhp nasional akan dijadikan rujukan untuk pengaturan  berbagai sanksi pidana di masa mendatang terhadap undang-undang yang dibentuk pasca pengesahan kuhp nasional. 
visi dan misi kuhp nasional di atas, telah merubah wajah hukum pidana nasional menuju paradigma hukum pidana modern. kuhp nasional ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan kemajuan teknologi.
kini dengan adanya kuhp nasional yang akan berlaku efektif pada 2 januari 2026 maka kita secara resmi akan meninggalkan kuhp lama warisan pemerintah kolonial belanda dan akan menggunakan kuhp nasional berbahasa indonesia.