RUU Perampasan Aset : Antara Harapan dan Tantangan

Reporter: ozzy |

Editor: azhar |

Kamis , 18 Sep 2025 - 16:50

Dr. Firmansyah, SH., MH. (Advokat dan Dosen di Muara Enim) --

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Negara dapat merampas aset yang terkait dengan tindak pidana tanpa harus menunggu proses pidana yang membuktikan kesalahan pelaku (Pasal 2). Mekanisme ini dikenal dengan non

conviction based asset forfeiture (NBC).

Dalam literatur, pendekatan ini disebut In Rem, perampasan aset melalui proses perdata yakni proses hukum terhadap aset (benda), berbeda dengan proses pidana bersifat in personal (terhadap orang).

Kendati UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 ayat (5), dan Pasal 38B ayat (2), telah mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.

Namun, masih terdapat kekosongan hukum terutama soal bagaimana perampasan aset dalam hal tersangka/terdakwa, meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menutup celah hukum tersebut.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) RUU Perampasan Aset, merinci mengenai aset tindak pidana yang dapat

dirampas meliputi : Aset yang diperoleh dari tindak pidana baik langsung maupun tidak langsung dan Aset yang digunakan melakukan tindak pidana. Jenis aset lain yang dapat di rampas adalah “unexplained wealth”, yakni aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehan secara sah.

RUU ini juga membatasi aset yang dapat dirampas hanya yang bernilai Rp100 juta atau lebih (Pasal 6 ayat (1).

Pembatasan ini dimaksudkan agar dalam kondisi “normal”, misalnya pelakunya dapat disidangkan, kasus tetap diproses lewat hukum acara pidana biasa yang lebih menjamin hak tersangka/terdakwa dan menuntut akuntabilitas negara membuktikan kesalahan pelaku.

Sekilas, inilah terobosan utama yang bisa “memiskinkan koruptor”. Namun, perampasan aset hanya dapat dilakukan dalam kondisi terbatas yang diatur dalam Pasal 7, yakni jika : (a) tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaanya; (b) terdakwa

diputus lepas dari segala tuntutan hukum : (c) perkara pidanannya tidak dapat disidangkan; atau (d) terdakwa diputus bersalah, namun di kemudian hari diketahui ada aset tindak pidana yang belum dirampas. Artinya, jika seorang pejabat yang kaya raya dengan harta tak wajar, namun bisa hidup sehat dan bisa diadili secar fisik, RUU ini tidak bisa digunakan.

ruu perampasan aset :    antara harapan dan tantangan                            saat ini, sorotan publik semakin kuat terhadap pengesahan rancangan undang-undang (ruu) 
perampasan aset tindak pidana. sejak masa presiden sby maupun presiden jokowi telah diajukan ruu perampasan aset, tetapi hingga kini tidak kunjung disahkan oleh parlemen. ruu ini menjadi tuntutan utama masyarakat karena dianggap senjata ampuh untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara. 
baca juga:5 resep telur dadar kreatif: dari tahu lumat, soun, sosis, hingga sambal petai
pada tahun 2024 misalnya, kejaksaan agung ri merilis total kerugian negera akibat korupsi mencapai rp310,6 trilun, dengan tingkat pengembalian melalui pidana uang penganti sebesar rp44,1 triliun.
sementara, menurut laporan bpk tahun 2024 kerugian negara yang telah diselamatkan sebesar rp56,9 triliun. data ini menunjukkan pengembalian kerugian negara masih sangat rendah.
bahkan indek persepsi korupsi (ipk) yang dilansir transparancy international (ti) tahun 2024, indonesia tercatat di angka 37 atau berada diurutan ke 99 dari 180 negara terkorup di dunia.  selama ini, proses pengembalian aset yang dikorupsi sangat bergantung pada vonis pidana. 
bagi seorang koruptor berhasil meloloskan diri dari hukuman penjara, aset tindak pidana korupsi sulit untuk dirampas. kerugian negara yang seharusnya kembali ke kas negara justru lenyap begitu saja. asetnya kerap kali disembunyikan, dialihkan atau bahkan dilelegalisasi melalui pencucian uang.  
baca juga:rapat paripurna pandangan fraksi diwarnai listrik padam
sejatinya, ruu perampasan aset telah memiliki landasan hukum yang kuat apabila mengacu kepada 
konvensi pbb anti korupsi, yakni the united convention against corruption (uncac) tahun 2003. 
indonesia merupakan salah satu negara peserta yang telah meratifikasinya dengan uu no 7 tahun 2006. salah satu poin dalam uncac adalah mendorong negara-negara anggotanya untuk menerapkan perampasan aset non-konvensional, atau yang dikenal dengan non conviction based asset forfeiture (ncb) yakni perampasan aset tanpa putusan pidana. 
baca juga:fraksi pan minta eksekutif pro aktif tagih dbh migas
dalam naskah akademik ruu perampasan aset, setidaknya ada tiga paradigma perubahan dalam penegakan hukum pidana, yaitu : (1) pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga atas aset yang diperoleh dari kejahatan; (2) 
mekanisme peradilan yang digunakan adalah peradilan perdata; (3) tidak dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana halnya yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya. 
baca juga:terapkan tumpang sari tanam jagung dan nanas
ruu perampasan aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. negara dapat merampas aset yang terkait dengan tindak pidana tanpa harus menunggu proses pidana yang membuktikan kesalahan pelaku (pasal 2). mekanisme ini dikenal dengan non 
conviction based asset forfeiture (nbc).
dalam literatur, pendekatan ini disebut in rem, perampasan aset melalui proses perdata yakni proses hukum terhadap aset (benda), berbeda dengan proses pidana bersifat in personal (terhadap orang).
baca juga:pertamina optimalkan pelayanan, pastikan bbm tersedia muara enim: ambah jam operasional spbu sampai 02.00 wib
kendati uu no. 31 tahun 1999 jo uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 32 ayat (1), pasal 33, pasal 34, pasal 38 ayat (5), dan pasal 38b ayat (2), telah mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan melalui gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara. 
namun, masih terdapat kekosongan hukum terutama soal bagaimana perampasan aset dalam hal tersangka/terdakwa, meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. ruu perampasan aset diharapkan dapat menutup celah hukum tersebut. 
pasal 5 ayat (1) dan (2) ruu perampasan aset, merinci mengenai aset tindak pidana yang dapat 
dirampas meliputi : aset yang diperoleh dari tindak pidana baik langsung maupun tidak langsung dan aset yang digunakan melakukan tindak pidana. jenis aset lain yang dapat di rampas adalah “unexplained wealth”, yakni aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehan secara sah. 
baca juga:pemprov sumsel apresiasi kinerja sp4n-lapor muara enim
ruu ini juga membatasi aset yang dapat dirampas hanya yang bernilai rp100 juta atau lebih (pasal 6 ayat (1). 
pembatasan ini dimaksudkan agar dalam kondisi “normal”, misalnya pelakunya dapat disidangkan, kasus tetap diproses lewat hukum acara pidana biasa yang lebih menjamin hak tersangka/terdakwa dan menuntut akuntabilitas negara membuktikan kesalahan pelaku.
sekilas, inilah terobosan utama yang bisa “memiskinkan koruptor”. namun, perampasan aset hanya dapat dilakukan dalam kondisi terbatas yang diatur dalam pasal 7, yakni jika : (a) tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaanya; (b) terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum : (c) perkara pidanannya tidak dapat disidangkan; atau (d) terdakwa diputus bersalah, namun di kemudian hari diketahui ada aset tindak pidana yang belum dirampas. artinya, jika seorang pejabat yang kaya raya dengan harta tak wajar, namun bisa hidup sehat dan bisa diadili secar fisik, ruu ini tidak bisa digunakan. 
baca juga: sumsel siap ubah peta ekonomi indonesia, dari tol hingga energi hijau
secara substantif ruu perampasan aset menerapkan beberapa prinsip : pertama,  non conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan penyitaan dan perampasan aset yang diduga hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. proses ini 
dapat berjalan secara paralel dengan proses pidana, atau bahkan secara tersendiri. tujuannya untuk memastikan aset hasil kejahatan tidak lenyap. 
kedua, pembuktian terbalik (reversal of proof) : ini adalah salah satu poin paling kontroversial. dalam ruu ini, jika ada aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, maka pemilik asetlah yang harus membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal atau sah. jika pemilik tidak dapat membuktikan, maka aset dapat dirampas oleh negara.
berbeda dengan pembuktian hukum pidana konvensional, dimana beban pembuktian ada pada penuntut umum.
baca juga:kalium humat: dari batu bara lahir pangan, riset ugm-ptba buka jalan pertanian masa depan
mekanisme perampasan in rem, titik tekannya adalah mengungkap hubungan antara aset dengan tindak pidana, bukan hubungan antara aset dengan pelaku. model pembuktian dalam perampasan in rem adalah pembuktian secara formil. padahal pasal 39 ayat (1) kuhp hanya mengatur aset yang dirampas oleh negara adalah benda sitaan hasil dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. inilah kemudian dikatakan bahwa ruu perampasan aset 
masuk kualifikasi hukum acara pidana khusus.  
meskipun mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana merupakan terobosan hukum, tetapi memiliki tantangan yang sangat krusial. pertama, terkait dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam pasal 28 h ayat (4) uud 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 
baca juga:7 negara yang memiliki mata pelajaran atau program bahasa indonesia
perlindungan terhadap aset seseorang dari kesewenang-wenangan, sebagai salah satu ciri negara hukum (rule of law). perampasan aset tanpa ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, melanggar asas praduga tidak bersalah serta bertentangan dengan konstitusi. kedua, dalam ruu ini, kewenangan pengelolaan aset yang diperoleh dari perampasan dilakukan oleh jaksa agung (pasal 17). pengaturan ini menimbulkan dualisme dan berpotensi disalahgunakan. 
sesuai kuhap dan aturan pelaksananya, aset sitaan dikelola oleh rumah penyimpanan benda 
sitaan negara (rupbasan) di bawah kementerian imigrasi dan pemasyarakatan.
idealnya disamakan dengan lembaga yang mengelola barang sitaan yang sudah diatur dalam kuhap. 
baca juga:di sumsel banyak proyek ambisius: dari infrastruktur jalan tol hingga energi modern 
ketiga, paralel dengan ruu kuhap yang saat ini dalam pembahasan di dpr, ruu perampasan aset sebagai hukum acara pidana yang bersifat khusus harus diharmonisasikan dengan ruu kuhap agar tidak menimbulkan hambatan dalam implementasinya. 
keempat, adanya kekhawatiran penerapan prinsip pembuktian terbalik (reversal of proof) yang apabila tidak dilakukan pengawasan ketat berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum atau dijadikan alat untuk menekan warga masyarakat.  
baca juga:sampai 5 kata: inilah 4 kabupaten di sumsel miliki nama panjang
ruu perampasan aset adalah instrumen yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem hukum pidana. keberhasilannya bergantung pada bagaimana pembahasan ruu ini agar implementasinya tidak mengalami hambatan. jika ruu ini disahkan dengan hati-hati dan didasarkan pada prinsip keadilan, ia akan menjadi senjata mematikan untuk memiskinkan koruptor. tetapi jika tidak, ruu ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan tertentu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekpres 25 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan