Bantu 660 Anak Miliki KIA

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO - Kejaksaan Negeri Muara Enim bantu sebanyak 660 anak untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Hal tersebut terungkap saat kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan Dr Yulianto SH MH di Kantor Kejari Muara Enim, Rabu (6/3). 

"Kunjungan ke Kejari Muara Enim merupakan program kerja dan ini rutin untuk mengecek kinerja dari setiap Kejari termasuk di sini (Muara Enim)," ujar Yulianto.

Menurut Yulianto, kinerja Kejari Muara Enim sejauh ini sudah bagus. Di mana semua program terlaksana dan terselesaikan dengan baik. "Misalnya saja pesan Presiden RI untuk mengentaskan kemiskiman ektreem. Di mana Kejaksaan memiliki program untuk pembuatan KIA," bebernya.  

Lanjut Yulianto, bahwa terkait kasus hubungan gelap yang kebanyakan anak-anaknya dititipkan ke panti asuhan dan itulah yang dibantu. "Karena dengan memiliki KIA banyak bantuan yang bisa didapatkan seperti bansos, kartu pintar, BPJS termasuk juga untuk akta kelahiran," ulasnya. 

BACA JUGA:Mulai 9 Maret, Tarif Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ Naik

BACA JUGA:MK Gelar Simulasi Persiapan Penanganan Sengketa Pemilu

Manurut Yulianto, program tersebut sudah berjalan. Di mana Kabupaten Muara Enim sendiri sudah ada 660 anak yang dibantu pembuatan KIA, di OI malah ada sekitar 5.000 an. "Jadi diinventarisir semua. Kita tidak tahu siapa tahu kelak anak-anak ini akan menjadi orang hebat, pemimpin bangsa. Jadi kita mulai dari sini," terangnya. 

Sambung Yulianto program tersebut juga bisa kerjasama dengan semua pihak. Misalnya kepolisian untuk pembuatan SKCK. Di mana itu membayar Rp70 ribu sebagai PNBP dan itu bisa dibantu untuk digratiskan. "Jadi jaksa itu tidak hanya tugasnya penegakan hukum saja. Tapi juga mengayomi secara menyeluruh masyarakat," tuturnya. 

Berkaitan dengan perkara korupsi, dirinya tidak memberikan target. Tetapi kalau ada langsung diselesaikan apalagi skala prioritas. "Di Muara Enim tahun ini sudah ada dua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah di proses. Jadi kerjakan tugas kalau memang ada perkara korupsi tersebut," tukas  Yulianto. (ozi)