Tak Temui Kesepakatan, Perusahaan Tetap Lakukan Land Clearing di Lahan Warga

Reporter: Ozzy |

Editor: Selva |

Jumat , 10 May 2024 - 11:46

Warga pemilik lahan di ataran lahan Bintan, Pelawi dan Kiahan Kecik Desa Keban Agung melakukan meminta pengehentian kegiatan land clearing.-Foto: Ozzy-koranenimekspres.com

"Ini adalah jeritan rakyat pak, kami juga warga yang membutuhkan keadilan,” ujar Syaifullah.

Syaifullah menerangkan, kedatangan masyarakat untuk memasang patok-patok batas lahan yang diserobot oleh PTBA dan PT BSP, pihaknya juga memasang spanduk empat ratus lahan yang mempunyai surat SPPHT yang belum dibebaskan oleh PTBA dan PT BSP.

"Berdasarkan hasil notulen rapat di Kantor Camat kemarin tidak akan ada aktifitas dilahan masyarakat, sebelum ada keputusan namun itu semua diingkari oleh PT BSP dan PTBA," jelasnya.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra, menyampaikan bahwa PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP) dalam melakukan kegiatannya senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tak hanya itu saja, Kegiatan operasional dan penyelesaian hak atas tanah juga diungkapkan.

PT BSP memang pemegang hak atas tanah yang sah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1994 yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pertanahan.

Kemudian, pembersihan lahan dilakukan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Banko Barat di atas lahan yang telah memiliki bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat HGU Nomor 2 Tahun 1994 atas nama PT Bumi Sawindo Permai, yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

PTBA telah melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan PT BSP melalui perjanjian pemanfaatan lahan sementara.

Selanjutnya, pembukaan lahan dalam rangka menjaga pasokan batu bara untuk ketahanan energi nasional dilakukan PTBA dengan melibatkan unsur Pengamanan Objek Vital Nasional, TNi, Kepolisian, dan pemerintah daerah setempat.

Mediasi telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada 2022-2023.

tak temui kesepakatan, perusahaan tetap lakukan land clearing di lahan warga                            muara enim, koranenimekspres.com - ratusan masyarakat pemilik lahan di ataran lahan bintan, pelawi dan kiahan kecik desa keban agung, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim desak pt bukit asam (ptba) untuk menghentikan aktivitas land clearing dan berbagai operasional perusahaan lainnya di sekitar lahan dan meminta pj bupati muara enim turun ke lokasi, sebab  pihak perusahaan tetap melakukan aktivitas dilahan warga.
padahal mediasi warga desa keban agung dengan pt bukit asam serta pt bumi sawindo permai (bsp) yang berlangsung di kantor kecamatan lawang kidul, berlangsung alot dan belum menemui kata sepakat antara kedua belah pihak pada senin, 6 mei 2024.
warga menolak rencana perusahaan untuk mengganti rugi lahan warga senilai rp6000 per meter yang ditawarkan oleh pihak perusahaan.
ketua tim 9, yusnandar mengatakan bahwa mediasi tidak menemukan titik terang atau kata mufakat, karena perusahaan bersikeras untuk tetap mengganti lahan rp6000 per meternya.
baca juga:calon kabupaten baru ini miliki nama tak kalah super panjang dengan empat kabupaten pemekaran di sumsel
baca juga:belum ke pagaralam, kalau belum ke tempat yang indah ini. ayo agendakan liburanmu ke tempat yang dingin ini.
"kami tidak menerima keputusan tersebut. pihak perusahaan dipersilakan untuk melakukan komunikasi karena akan ada mediasi selanjutnya," ujar yusnandar, jumat 10 mei 2024.
melihat perusahaan masih melakukan aktivitas di area di lahan warga kamis, 9 mei 2024, kata dia,  warga memasang patok batas tanah mereka yang diduga diserobot ptba dan pt bsp. 
bahkan masyarakat juga membentangkan spanduk bertuliskan "tanah ini belum diganti rugi jangan digusur".
"sebelum ada kata sepakat warga meminta agar tidak ada pergerakan kegiatan oerasional berbentuk apapun yang di lakukan perusahaan di lahan warga," tegasnya.
baca juga:mengungkap rahasia kecantikan yang tersimpan di dalam bengkoang, ciwi-ciwi harus tau!
baca juga:kapolres muara enim pastikan keamanan ibadat kenaikan isa al masih di gereja
salah satu perwakilan tim sembilan yang juga pemilik tanah sayfullah mengatakan, pihaknya beramai-ramai mendatangi lokasi dengan niat mempertahankan haknya, hak masyarakat atas tanah yang dimiliki dan dikelola bertahun-tahun.
tidak kunjung ada solusi, pihaknya meminta pj bupati muara enim untuk turun ke lapangan dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang dizolimi oleh ptba dan pt bsp. 
"ini adalah jeritan rakyat pak, kami juga warga yang membutuhkan keadilan,” ujar syaifullah.
syaifullah menerangkan, kedatangan masyarakat untuk memasang patok-patok batas lahan yang diserobot oleh ptba dan pt bsp, pihaknya juga memasang spanduk empat ratus lahan yang mempunyai surat sppht yang belum dibebaskan oleh ptba dan pt bsp.
baca juga:inilah danau terluas dan terdalam di indonesia? ada juga danau memiliki kisah paling misterius
baca juga:dessy puspa asni resmi maju pilbup muara enim 2024-2029, sudah serahkan berkas persyaratan ke pan
"berdasarkan hasil notulen rapat di kantor camat kemarin tidak akan ada aktifitas dilahan masyarakat, sebelum ada keputusan namun itu semua diingkari  oleh pt bsp dan ptba," jelasnya.
sekretaris perusahaan ptba niko chandra, menyampaikan bahwa pt bukit asam tbk (ptba) dan pt bumi sawindo permai (pt bsp) dalam melakukan kegiatannya senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
tak hanya itu saja, kegiatan operasional dan penyelesaian hak atas tanah juga diungkapkan.
pt bsp memang pemegang hak atas tanah yang sah dibuktikan dengan sertifikat hak guna usaha (shgu) nomor 1994 yang diterbitkan oleh badan usaha pertanahan.
baca juga:mengapa makam soeharto masih ramai pengunjung? temukan rahasianya dan apa yang membuat tempat ini istimewa!
baca juga: durian tembaga muara enim raih popularitas di pulau jawa, dengan produksi durian mencengangkan 43.613 kuintal
kemudian, pembersihan lahan dilakukan pt bukit asam tbk (ptba) pada wilayah izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi banko barat di atas lahan yang telah memiliki bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hgu nomor 2 tahun 1994 atas nama pt bumi sawindo permai, yang termasuk dalam wilayah administratif kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim.
ptba telah melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pt bsp melalui perjanjian pemanfaatan lahan sementara. 
selanjutnya, pembukaan lahan dalam rangka menjaga pasokan batu bara untuk ketahanan energi nasional dilakukan ptba dengan melibatkan unsur pengamanan objek vital nasional, tni, kepolisian, dan pemerintah daerah setempat. 
mediasi telah dilakukan oleh dprd dan pemerintah kabupaten muara enim pada 2022-2023.
baca juga:percepat pembangunan wilayah, bangun jalan penghubung 6,3 km desa sidomulyo dengna desa sumaja makmur
baca juga:hotel dan bus di mekah siap layani jamaah haji dari indonesia
ptba dan pt bsp terbuka untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mencapai solusi yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)