TAHAPAN PILKADA BUPATI DAN WAKIL MUARA ENIM SEMANGKIN DEKAT

Reporter: Ozzi |

Editor: Muklis |

Selasa , 30 Jul 2024 - 09:31

TAHAPAN PILKADA BUPATI DAN WAKIL MUARA ENIM SEMANGKIN DEKAT (Penulis Zainul Marzadi. SH.MH Adalah Dosen Univesitas Seraran Muara Enim)--

Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Pilkada 2024 dengan Langka .

1. MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI PENGAWASAN PARTISIP ATIF

Hak dan Kewajiban Rakyat dalam pelaksanaan PEMILU/Pemilihan

Dasar Penguatan Partisipasi masyarakat

Fungsi Bawaslu

Strategi pengawasan partisipatif

Kenapa Masyarakat harus terlibat

2.HAK DAN KEWAJIBAN RAKYAT DALAM PELAKSANAAN PEMILU/PEMILIHAN

Sebagai warga negara yang telah memenuh syarat2 tertentu diberi hak untuk dipilih (hak pilih pasif) dan memilih (hak pilih aktif)

Dipilih dan memilih merupakan HAM

Hak Untuk tahu segala informasi terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan

3. CARA RAKYAT MENGGUNAKAN HAKNYA DALAM PEMILU/PEMILIHAN

Hadir untuk menggunakan Hak Pilihnya

Ikut serta secara aktif dlam setiap proses/ tahapan pemilu

Melakukan pemantauan/ pengawasan pemilu

tahapan pilkada bupati dan wakil muara enim semangkin dekat                            (penulis zainul marzadi. sh.mh adalah dosen univesitas seraran muara enim)
koranenimekspres.com - pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau lebih popular disingkat menjadi pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
pilkada diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (kpu) provinsi dan kpu kabupaten/kota dengan diawasi oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi dan bawaslu kabupaten/kota. berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 bab i pasal i ayat 1 sampai dengan ayat 3. dengan mengedepankan prinsip pancasila.
pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilihan kepala daerah) di indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
wali kota dan wakil wali kota untuk kota
pilkada berdasarkan prinsip luber dan jurdil, pemilihan kepala-wakil kepala daerah (pilkada) pun merupakan pemilu. 
baca juga:duet edison-sumarni jagoan baru 3 partai besar di pilkada muara enim 2024
dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd),namun sejak berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh 
rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005,
sejak berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilukada. pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada dki jakarta 2007.
pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2011. di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
baca juga:jadi pemimpin jangan mudah baper, deklarasi hnu-lia di pilkada muara enim 2024
pada tahun 2014, dpr-ri kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. sidang paripurna dri ri pada tanggal 24 september 2014 
memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh dprd. putusan pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota dpr-ri yang terdiri fraksi partai golkar berjumlah 73 orang, fraksi partai keadilan sejahtera (pks) berjumlah 55 orang, fraksi partai amanat nasional (pan) berjumlah 44 orang, dan fraksi partai gerindra berjumlah 32 orang
berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, uu nomor 32 tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. ketentuan ini diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. undang-undang ini menindaklanjuti keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004.
baca juga:pernyataan lengkap presiden pks saat serahkan sk dukungan ke al-shinta untuk pilkada muara enim 2024
pemilihan umum kepala daerah di indonesia 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di indonesia. pelaksanaan pemungutan suara: rabu, 27 november 2024.
pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 november 2024. total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545( lima ratus empat puluh lima ) daerah dengan rincian 37( tiga puluh tujuh )  provinsi, 415 ( emapat ratus lima belas )kabupaten, dan 93( sembilan puluh tiga)  kota.
sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya 
diselenggarakan di indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di indonesia, terkecuali provinsi daerah istimewa yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih.
sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di indonesia, terkecuali provinsi daerah istimewa yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih. 
berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:
efisiensi anggaran
efektivitas lembaga pemilihan umum
sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
mencegah kutu loncat (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti rieke dyah pitaloka (gagal di jakarta dan jawa barat, jadi bakal calon
di depok)[dan andre taulany (gagal di tangerang selatan, jadi bakal calon di depok
perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih sinergis.
persyaratan calon pilkada:
ketentuan mengenai syarat ikut serta dalam pemilihan kepada daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang didukung direkomendasikan oleh partai politik kepada penyelenggara pilkada adalah sebagai berikut:
bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
setia dan mengedepankan ideologi pancasila serta undang-undang dasar republik indonesia 1945, berpartisipasi demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik indonesia.
berpendidikan tingkat teratas yang terakreditasi telah memenuhi kreteria mutu ditetapkan oleh ban-pt.
berusia paling rendah 40 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur serta 30 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota.
memiliki riwayat pekerjaan jenjang provinsi yang membawahi seluruh kabupaten dan kota.
tidak sebagai pengguna atau pemakai narkoba.
tidak pernah di penjara selama waktu tertentu sesuai pasal 68 ayat (3) uu 1/2023 kuhp.
tidak sedang dicabut hak pilihnya.
tidak memiliki sipat tercela.
menyerahkan daftar kekayaan pribadi atau hibah waris.
tidak sedang mempunyai kewajiban utang di atas 1.000.000.000,00 sebagai badan hukum atau tidak.
memiliki nomor pokok wajib pajak.
belum pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan.
tidak pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, bupati/walikota bagi calon wakil bupati/wakil walikota di daerah yang sama.
mengundurkan diri dari jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak dilantik sebagai calon.
tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
menyatakan secara tertulis dalam pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian nasional republik indonesia dan pegawai negeri sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan milik negara atau perusahaan milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sejak di tetapkan sebagai calon.
tahapan pilkada serentak 2024 sumber : pkpu no 2 tahun 2024
 kpu ri resmi luncurkan tahapan pilkada serentak 2024
komisi pemilihan umum (kpu) ri secara resmi meluncurkan tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. peluncuran ini disaksikan langsung oleh sekretaris daerah diy, beny suharsono pada minggu (31/03/2024 ) di garuda mandala, kompleks candi prambanan, 
yogyakarta.
ketua kpu ri, hasyim asy’ari menyampaikan, dalam proses penyelenggaraan pemilu harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi kode etik yang berlaku. seluruh jajaran kpu provinsi dan kabupaten/kota wajib selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak.
“secara teknis saya meminta kepada teman-teman kpu provinsi, kabupaten/kota,  senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, tni, kejaksaan, dan dengan pengadilan supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggaraan pilkada dapat bekerja dengan baik,” kata hasyim.
peserta
berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, uu nomor 32 tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik. ketentuan ini diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. undang-undang ini menindaklanjuti keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004.
partisipasi aktif warga negara dalam pilkada 2024 dengan langka .
1. mengawal demokrasi melalui  pengawasan partisip atif
hak dan kewajiban rakyat dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan
dasar penguatan partisipasi masyarakat
fungsi bawaslu
strategi pengawasan partisipatif
kenapa masyarakat harus terlibat
2.hak dan kewajiban rakyat dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan
sebagai warga negara yang telah memenuh syarat2 tertentu diberi hak untuk dipilih (hak pilih pasif) dan memilih (hak pilih aktif)
dipilih dan memilih merupakan ham 
hak untuk tahu segala informasi terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan
3. cara rakyat menggunakan haknya dalam pemilu/pemilihan
hadir untuk menggunakan hak pilihnya
ikut serta secara aktif dlam setiap proses/ tahapan pemilu
melakukan pemantauan/ pengawasan pemilu
melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada pengawas pemilu
mengikuti setiap perkembangan informasi terkait proses / tahapan pemilu
marilah kita sukseskan pilkada 2024 untuk mejalan demokrasi panca sila dari rakyat oleh rakt untuk rakyat merdeka !! (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 14 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan