PRINSIP-PRINSIP PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU

Reporter: Ozzi |

Editor: Muklis |

Sabtu , 03 Aug 2024 - 18:00

PRINSIP-PRINSIP PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU. ZAINUL MARZADI. Foto: doc --

Supremasi hukum (supremacy of law);

Persamaan dalam hukum (equality before the law);

Asas Legalitas (due process of law);

Pembatasan kekuasaan;

Organ-organ eksekutif independen;

Peradilan bebas dan tidak memihak;

Peradilan tata usaha negara;

Peradilan tata negara (constitutional court);

Perlindungan hak asasi manusia;

Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat);

Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat);

Transparansi dan Kontrol Sosial.

Dari Pendapat diatas Unsur Demokratis Dengan penguatan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila maka seharusnya segala bentuk tindakan bernegara dan bermasyarakat harus disandarkan pada hukum Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada Hari Rabu tgl 27 November 2024.

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 ( lima ratus empat puluh Lima ) daerah dengan rincian 37( Tiga Puluh Tujuh ) provinsi, 415 ( Emapat Ratus Lima Belas )kabupaten, dan 93( Sembilan Puluh Tiga) kota.

prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih pada pemilu                            (penulis ;zainul marzadi.sh.mh dan emiati.se,msi adalah  dosen dan peneliti pemilu universitas serasan)
a.latar belakang 
indonesia akan melaksankan pesta demokrasi  sebagai negara hukum negara hukum indonesia"menurut imam subechi  mantan hakim agung ini merupakan studi tentang konsepsi negara hukum indonesia yang membedakannya dengan konsepsi negara hukum lain.
meski mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran, tetapi konsepsi negara hukum indonesia berbeda dengan konsepsi rule of law dan rechtsstaat.
hal tersebut dapat ditelisik dari dasar falsafah, sifat kedaulatan, kekuasaan organ negara, dan hak asasi manusia. terdapat enam unsur utama negara hukum indonesia, yaitu : 
pancasila; 
supremasi hukum; 
demokratis;
baca juga:tahapan pemutahiran data pemilih pada pilkada serentak 2024 rentan pelanggaran
pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara; 
kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri; 
perlindungan hak asasi manusia.
perkembangan negara indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era reformasi, prinsip-prinsip negara hukum indonesia juga mengalami perubahan.
menurut jimly asshiddiqie, prinsip negara hukum indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 
supremasi hukum (supremacy of law); 
baca juga:tahapan pilkada bupati dan wakil muara enim semangkin dekat
persamaan dalam hukum (equality before the law); 
asas legalitas (due process of law);
pembatasan kekuasaan; 
organ-organ eksekutif independen;
peradilan bebas dan tidak memihak; 
peradilan tata usaha negara;
peradilan tata negara (constitutional court);
perlindungan hak asasi manusia; 
bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); 
berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat);
transparansi dan kontrol sosial.
dari pendapat diatas unsur demokratis  dengan penguatan indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila maka seharusnya segala bentuk tindakan bernegara dan bermasyarakat harus disandarkan pada hukum pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada  hari rabu tgl  27 november 2024.
total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 ( lima ratus empat puluh lima ) daerah dengan rincian 37( tiga puluh tujuh )  provinsi, 415 ( emapat ratus lima belas )kabupaten, dan 93( sembilan puluh tiga)  kota. 
dalam tahapan pemutahiran data pemilhan dengan mengunakan sistim pendaftaran pemilih.
dalam menyediakan daftar pemilih, kpu bekerja dengan berpedoman kepada prinsip -prinsip sebagai berikut: prinsip komprehensif/inklusif, prinsip akurat, dan prinsip mutakhir.
b. prinsip – prtinsip sistim pendaftaran pemilih.
prinsip komprehensif 
prinsip ini adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara republik indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih.
dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun
prinsip akurat 
prinsip ini adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota tntni/polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.
prinsip mutakhir 
prinsip ini adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota tn i/polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.
secara teknis (1. prinsip komprehensif , 2.prinsip akurat dan 3.prinsip mutakhir ) bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat.
hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih.
dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka potensial kehilangan hak pilihnya.
tujuannya untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihnya harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.
sistem pendaftaran pemilih terdapat dua jenis, yaitu berdasarkan skala periode waktu, dan berdasarkan hak dan kewajiban.
c. berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada 3 ( tiga ) jenis, yaitu :
periodic list,
 continuous register or list, dan
 civil registry.
1 sistem periodic list 
yaitu sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. 
sistem continuous register or list
 adalah sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan.
 sistem civil registry adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas, dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih dibutuhkan data-sharing agreements. yang digunakan di indonesia saat ini
d. sistem pendaftaran pemilih
sistem pendaftaran pemilih berdasarkan hak dan kewajiban ada tiga jenis, yaitu :
1. voluntary registration, mandatory registration dan 
2. mix strategy.
1. pada voluntary registration, memilih adalah hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. prinsip yang dianut adalah prinsip self-initiated registration. pada mandatory registration, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. prinsip yang dianut adalah prinsip state-initiated registration. 
2. pada mix strategy pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih
e. prinsip pendaftaran pemilih
prinsip yang dianut adalah citizens and the state share responsibility for registration atau prinsip the state takes steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete the process.
setidaknya terdapat tiga isu/poin  dalam pendaftaran pemilih. isu-isu /poin dalam pendaftaran pemilih di antaranya adalah:
siapa yang dimasukkan daftar pemilih
siapa yang melakukan pendaftaran pemilih
pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban
1 siapa yang dimasukkan daftar pemilih
dalam isu siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih terdapat prinsip setiap warga negara dewasa yang dimasukkan dalam daftar pemilih. di negara indonesia berusiah 17 ( tujuh belas ) tahun . 
negara lain : 
16 ( enam belas ) tahun (austria, brazil, cuba, nicaragua, somalia )
17 ( tujuh belas ) tahun (indonesia, korea utara, sudan, timor leste);
18 ( delapan belas ) tahun (86% negara demokrasi menganut batas ini)
20  ( dua puluh tahun ) tahun (jepang, liechtenstein, nauru, maroko, korea selatan, taiwan, tunisia);
21  ( dua puluh  satu )tahun (bahrain, fiji, gabon, kuwait, lebanon, malaysia, maldives, pakistan, samoa).
2 siapa yang melakukan pendaftaran pemilih
tentang isu siapa yang melakukan pendaftaran pemilih pengalaman di sejumlah negara setidaknya ada (  2 ) dua jenis, yaitu :
 dilakukan oleh pemerintah, atau dilakukan oleh 
penyelenggara pemilu. 
mayoritas di negara-negara demokrasi, pendaftaran pemilih dilakukan pemerintah pusat/daerah (57%). 
sementara di negara-negara eropa (18%) pendaftaran pemilih oleh electoral management body.
pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban
berdasarkan isu pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban juga terdapat keanekaragaman. sebagian besar negara-negara demokrasi [2/3 (64%)] menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. 
kurang dari 50% negara-negara afrika dan bekas koloni inggris menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. 
sebagian besar negara-negara eropa (84%) menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah hak
kesimpulan 
dari uraian prinsip – prinsip pendaftaran  diatas adalah pedoman  untuk komisi pemilihan umum dalam pesta demokrasi  hari rabu tgl 27 nopemper 2024 dapat menjalankan tugas mendata pemilih untuk dapat datang ke tps  menyalurkan aspirasinya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan