246 Kades Berikrar Pakta Integritas Anti Korupsi

Reporter: Ozzi |

Editor: Muklis |

Selasa , 20 Aug 2024 - 19:33

Sebanyak 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi. Foto: ozzi--

MUARA ENIM, KORANENIMEKSPRES.COM - Sebanyak 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi.

Ini penting karena berbagai modus penyalahgunaan wewenang yang telah menjerat pejabat kepala desa (kades) di depan hukum.

Untuk menghindari dari jeratan hukum maka 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Kajari Muara Enim Rudi Iskandar SH MH bersama Pj Bupati Muara Enim H Hengky Putrawan SPt MSi MM, pada saat memberikan sambutan pada kegiatan Pernyataan Ikrar Pakta Integritas Anti Korupsi dan Penandatanganan Memorandum Off Understunding (MOU) / Kerjasama Bantuan Hukum Pemerintah Desa dalam Kabupaten Muara Enim Dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim di halaman Kantor Kejari Muara Enim, Selasa 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Kajari Muara Enim Rudi Iskandar, dari pengalaman sebelumnya Kades banyak yang terjerat hukum akibat mereka tidak mau mengenali hukum dengan belajar.

Sebab hukum dan aturan sifatnya dinamis terus berubah-ubah, dan jika kita tidak mau belajar dan bertanya maka akan merugikan kita sendiri nantinya.

"Semua pihak bisa mengawasi dana desa termasuk wartawan, supaya dalam penggunaannya jangan disalah gunakan dan transparan," tegas Rudi yang baru tiga bulan menjabat sebagai Kajari Muara Enim ini.

Dikatakannya, bahwa 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi penting karena ada beberapa motif yang ditemukan dan sering dilakukan oleh kades seperti menghindari membuat rencana anggaran biaya dibuat di atas harga pasar rata-rata.

Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan menggunakan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lainnya.

Adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan dan kabupaten/kota, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, penggelembungan atau mark-up pembayaran honorium perangkat desa.

246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi                            muara enim, koranenimekspres.com - sebanyak 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi. 
ini penting karena berbagai modus penyalahgunaan wewenang yang telah menjerat pejabat kepala desa (kades) di depan hukum. 
untuk menghindari dari jeratan hukum maka 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi.
hal tersebut diungkapkan kajari muara enim rudi iskandar sh mh bersama pj bupati muara enim h hengky putrawan spt msi mm, pada saat memberikan sambutan pada kegiatan pernyataan ikrar pakta integritas anti korupsi dan penandatanganan memorandum off understunding (mou) / kerjasama bantuan hukum pemerintah desa dalam kabupaten muara enim dengan kejaksaan negeri muara enim di halaman kantor kejari muara enim, selasa 20 agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wib.
baca juga:inovasi jaga tangan dari kejari muara enim diluncurkan 
baca juga:kejari muara enim gelar donor darah untuk kemanusiaan
menurut kajari muara enim rudi iskandar, dari pengalaman sebelumnya kades banyak yang terjerat hukum akibat mereka tidak mau mengenali hukum dengan belajar. 
sebab hukum dan aturan sifatnya dinamis terus berubah-ubah, dan jika kita tidak mau belajar dan bertanya maka akan merugikan kita sendiri nantinya.
"semua pihak bisa mengawasi dana desa termasuk wartawan, supaya dalam penggunaannya jangan disalah gunakan dan transparan," tegas rudi yang baru tiga bulan menjabat sebagai kajari muara enim ini.
dikatakannya, bahwa 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi penting karena ada beberapa motif yang ditemukan dan sering dilakukan oleh kades seperti menghindari membuat rencana anggaran biaya dibuat di atas harga pasar rata-rata.
baca juga:woow, gedung baru kantor kejari muara enim terbesar dan terlengkap di sumsel. ini total biayanya!
baca juga:inflasi terendah di sumsel, pemkab muara enim konsisten gelar pasar murah
mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan menggunakan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lainnya. 
adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan dan kabupaten/kota, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, penggelembungan atau mark-up pembayaran honorium perangkat desa.
kemudian, memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pemungutan tidak disetorkan kas desa atau ke kantor yang berwenang. 
membeli inventaris kantor dengan menggunakan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi, pemangkasan anggaran yang harusnya ada, melakukan permainan kongkalingkong publik, dan proyek fiktif. 
baca juga:pemkab muara enim serahkan hibah kantor kejari
baca juga:pemkab muara enim kejar indeks kota toleran
sementara itu, pj bupati muara enim h henky putrawan yang didampingi plt kepala dinas pmd kabupaten muara enim, drs rahmat noviar, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi. 
dengan adanya kegiatan ini akan dapat lebih meningkatkan hubungan baik, silaturahmi dan hubungan kemitraan antara kades dan pemerintah desa dengan aparat penegak hukum. 
pada akhirnya akan meningkatkan kinerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, sehingga apa yang kita inginkan desa bersih dari korupsi dapat tercapai. 
"kepada kepala desa agar aspek legalitas/aturan hukum benar-benar diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," pintanya. 
baca juga:pemkab muara enim serahkan bantuan rp120 juta melalui baznas untuk pemulangan jenazah tki dari hongkong
baca juga:pemkab muara enim gandeng kpp pratama untuk tingkatkan kepatuhan pajak
dikatakan pj bupati, kepada kepala desa agar lebih teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan dana desa. 
alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahun 2024. sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah pusat mulai tahun 2015 sampai sekarang telah mengucurkan dana desa ke desa-desa.
sedangkan untuk tahun anggaran 2024 pemerintah telah menetapkan pagu dana desa untuk kabupaten muara enim sebesar rp217 milyar untuk dialokasikan kepada desa-desa dalam kabupaten muara enim sebanyak 245 desa dalam 22 kecamatan. 
satu desa belum mendapatkan yaitu desa ujan mas ulu dikarenakan belum tercantum pada permendagri tentang kodefikasi desa, sedangkan untuk alokasi dana desa (add) dana apbd kabupaten muara enim sebesar rp202.924.333.808 dan untuk apbd perubahan ada kenaikan sebesar rp53.673.713.287 sehingga menjadi rp256.598.047.095,- yang disalurkan juga pada 246 desa dalam kabupaten muara enim. 
baca juga:tri suryani terpilih sebagai nakes teladan nasional, pemkab muara enim apresiasi 
selain dari dana desa dan alokasi dana desa (add) juga desa-desa dalam kabupaten muara enim menerima dana bagi hasil pajak daerah sebesar rp9.000.571.799 dan untuk apbd perubahan ada kenaikan sebesar rp1.211.315.355 sehingga menjadi rp10.211.887.154. 
serta dana bagi hasil retribusi daerah sebesar rp1.109.402.371 dan untuk apbd perubahan ada kenaikan sebesar rp11.012.061.936 sehingga menjadi 
rp12.121.464.307 dana yang digulirkan kepada desa terbesar adalah desa karang agung kecamatan lubai ulu sebesar rp3.040.361.697 dan yang terkecil desa desa ujan mas ulu sebesar rp916.619.297 dikarenakan belum mendapatkan dana desa.
baca juga:sinergi bukit asam (ptba) dan pemkab muara enim mencegah stunting
masih dikatakan pj bupati, bahwa 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn). 
semua itu, merupakan salah satu bentuk komitmen keseriusan kejaksaan negeri muara enim untuk membangun kesamaan dan keselarasan dalam program pembangunan desa, dalam kemitraan untuk membantu pelaksaan tugas dan fungsi kepala desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(ozi)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan