11 Motif Bisa Menjerat Kades ke Ranah Hukum

Reporter: Ozzi |

Editor: Supri |

Rabu , 21 Aug 2024 - 06:01

Kajari Muara Enim Rudi Iskandar dan Pj Bupati Muara Enim Henky Putrawan di acara pakta integritas kades anti korupsi. Ada 11 motif bisa menjerat kades ke ranah hukum yang harus berhati-hati. Foto: humpro muara enim--

5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya

6. Penggelembungan atau mark-up pembayaran honorium perangkat desa.

7. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pemungutan tidak disetorkan kas desa atau ke kantor yang berwenang.

8. Membeli inventaris kantor dengan menggunakan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi

9. Pemangkasan anggaran yang harusnya ada

10. Melakukan permainan kongkalingkong publik

11. Proyek fiktif

Mengenai 11 motif bisa menjerat kades ke ranah hukum itu disampaikan Kajari Muara Enim Rudi Iskandar SH MH bersama Pj Bupati Muara Enim H Hengky Putrawan SPt MSi MM, pada kegiatan Pernyataan Ikrar Pakta Integritas Anti Korupsi dan Penandatanganan Memorandum Off Understunding (MoU)/Kerjasama Bantuan Hukum Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim di halaman Kantor Kejari Muara Enim, Selasa 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB.

"Maka, semua pihak bisa mengawasi dana desa termasuk wartawan, supaya dalam penggunaannya jangan disalahgunakan," tegas Rudi yang baru tiga bulan menjabat sebagai Kajari Muara Enim ini.

Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim H Henky Putrawan yang didampingi Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Drs Rahmat Noviar, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi.

Dengan adanya kegiatan ini akan dapat lebih meningkatkan hubungan baik, silaturahmi dan hubungan kemitraan antara kades dan Pemerintah Desa dengan aparat penegak hukum.

11 motif bisa menjerat kades ke ranah hukum                             muara enim, koranenimekspres.com - banyak kepala desa terpaksa berurusan dengan hukum. 
karena secara umum, ada 11 motif bisa menjerat kades ke ranah hukum. 
oleh karena itu, kades diminta hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. 
menurut kajari muara enim rudi iskandar sh mh dari pengalaman sebelumnya, banyak kades yang terjerat hukum akibat mereka tidak mau mengenali hukum dengan belajar. 
baca juga:246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi
baca juga:cegah korupsi, kejari muara enim bangun kemitraan hukum dengan pemerintah desa se- kabupaten muara enim 
sebab hukum dan aturan sifatnya dinamis terus berubah-ubah, dan jika tidak mau belajar dan bertanya maka akan merugikan diri sendiri nantinya.
paling tidak ada 11 motif bisa menjerat kades ke ranah hukum seperti: 
1. menghindari membuat rencana anggaran biaya dibuat di atas harga pasar rata-rata. 
2. mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan menggunakan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lainnya. 
baca juga:inovasi jaga tangan dari kejari muara enim diluncurkan
baca juga:244 kades di muara enim terima sk perpanjangan masa jabatan
3. meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi. 
4. adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan dan kabupaten/kota
5. membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya
6. penggelembungan atau mark-up pembayaran honorium perangkat desa.
baca juga:kejari muara enim gelar donor darah untuk kemanusiaan
baca juga:lindungi kades dan perangkat desa dari jeratan kasus hukum
7. memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pemungutan tidak disetorkan kas desa atau ke kantor yang berwenang. 
8. membeli inventaris kantor dengan menggunakan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi
9. pemangkasan anggaran yang harusnya ada
10. melakukan permainan kongkalingkong publik
11. proyek fiktif
baca juga:kantor kejari muara enim termegah se-indonesia, hibah dari pemkab muara enim
baca juga:masa jabatan kades resmi jadi 8 tahun
mengenai 11 motif bisa menjerat kades ke ranah hukum itu disampaikan kajari muara enim rudi iskandar sh mh bersama pj bupati muara enim h hengky putrawan spt msi mm, pada kegiatan pernyataan ikrar pakta integritas anti korupsi dan penandatanganan memorandum off understunding (mou)/kerjasama bantuan hukum pemerintah desa dalam kabupaten muara enim dengan kejaksaan negeri muara enim di halaman kantor kejari muara enim, selasa 20 agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wib.
"maka, semua pihak bisa mengawasi dana desa termasuk wartawan, supaya dalam penggunaannya jangan disalahgunakan," tegas rudi yang baru tiga bulan menjabat sebagai kajari muara enim ini.
sementara itu, pj bupati muara enim h henky putrawan yang didampingi plt kepala dinas pmd kabupaten muara enim, drs rahmat noviar, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi. 
dengan adanya kegiatan ini akan dapat lebih meningkatkan hubungan baik, silaturahmi dan hubungan kemitraan antara kades dan pemerintah desa dengan aparat penegak hukum. 
baca juga:bpjs ketenagakerjaan dan kejari serahkan kartu peserta jaminan kecelakaan bagi pekerja rentan
pada akhirnya akan meningkatkan kinerja kades dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. 
"agar aspek legalitas/aturan hukum benar-benar diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," pintanya. 
dikatakan pj bupati, kepada kepala desa agar lebih teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan dana desa. 
dikatakan, mengenai alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahun 2024, diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
baca juga:kendalikan inflasi kejari gelar operasi pasar murah
pemerintah pusat mulai tahun 2015 sampai sekarang telah mengucurkan dana desa ke desa-desa.
sedangkan untuk tahun anggaran 2024 pemerintah telah menetapkan pagu dana desa untuk kabupaten muara enim sebesar rp217 miliar untuk dialokasikan kepada desa-desa dalam kabupaten muara enim sebanyak 245 desa dalam 22 kecamatan. 
satu desa belum mendapatkan yaitu desa ujan mas ulu dikarenakan belum tercantum pada permendagri tentang kodefikasi desa. 
sedangkan untuk alokasi dana desa (add) dana apbd kabupaten muara enim sebesar rp202.924.333.808 dan untuk apbd perubahan ada kenaikan sebesar rp53.673.713.287. 
baca juga:kejari muara enim wujudkan transparansi dan layanan prima menuju wbk dan wbbm
sehingga menjadi rp256.598.047.095,- yang disalurkan juga pada 246 desa dalam kabupaten muara enim. 
selain dari dana desa dan alokasi dana desa (add) juga desa-desa dalam kabupaten muara enim menerima dana bagi hasil pajak daerah sebesar rp9.000.571.799 dan untuk apbd perubahan ada kenaikan sebesar rp1.211.315.355 sehingga menjadi rp10.211.887.154. 
serta dana bagi hasil retribusi daerah sebesar rp1.109.402.371 dan untuk apbd perubahan ada kenaikan sebesar rp11.012.061.936 sehingga menjadi rp12.121.464.307.
masih dikatakan pj bupati, bahwa 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn). 
baca juga:kejari muara enim musnahkan bb narkotika senilai rp500 juta
semua itu, merupakan salah satu bentuk komitmen keseriusan kejaksaan negeri muara enim untuk membangun kesamaan dan keselarasan dalam program pembangunan desa. 
dalam kemitraan untuk membantu pelaksaan tugas dan fungsi kepala desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (ozi)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 18 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan