Pemberdayaan UMKM Melalui Digipay Market Place

Reporter: superadmin |

Editor: Supri |

Kamis , 23 Nov 2023 - 21:38

4. Peningkatan layanan secara real time dan pesanan maupun pembayaran dapat dilakukan kapan saja (efisiensi waktu)

5. Akses kompetisi yang sehat sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang usahanya berskala besar

Menteri Keuangan Republik Indonesia, ibu Sri mulyani menyatakan Transformasi digital adalah kunci bagi pelaku usaha dan UMKM untuk mengembangkan potensi dan diharapkan berakselerasi saat pemulihan ekonomi. (Google For Indonesia , 2 Desember 2021).

Menindaklanjuti arahan tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan aktif mengembangkan tranformasi digital tersebut dengan secara resmi merilis Digipay satu pada tanggal 1 Maret 2023 sebagai aplikasi market place pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan belanja online dengan metode pembayaran menggunakan CMS atau menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, digipay satu ini menggantikan aplikasi digipay sebelumnya yaitu digipay002 (BRI), digipay008 (Mandiri) dan Digipay 009 (BRI). Secara penuh diimplementasikan pada tanggal 1 April 2023.

Salah satu kelebihan yang menarik dari digipay satu adalah Interoperabiltias platform yang artinya terdapat fleksibilitas rekening sehingga transaksi pada digipay satu tidak dibatasi oleh rekening satuan kerja, dapat melakukan transaksi pada seluruh Bank Umum dan Bank Syariah yang sudah join dengan Digipay Satu.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Interkoneksi Digipay satu dengan SAKTI sehingga dalam melakukan transaksi pada digipay satu satker bisa langsung mengecek ketersediaan pagu pada aplikasi SAKTI

Pengembangan ekosistem Digital Payment diharapkan juga mampu mengintegrasikan kebutuhan modernisasi pengelolaan kas negara dengan upaya pemberdayaan UMKM.

Para pelaku UMKM diberikan kesempatan yang luas untuk mengakses dan memperoleh manfaat dari belanja negara di seluruh satker Kementerian /Lembaga.

Kemudahan persyaratan registrasi menjadi Vendor merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk pemberdayaan UMKM.

Problematika UMKM

Masyarakat yang mengerti akan penggunaan dan perkembangan Digital payment adalah masyarakat yang ideal. Namun, hal itu bukanlah mudah untuk dicapai oleh masyarakat kita. beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain:

Pertama, masyarakat kita masih memiliki keterbatasan terhadap literasi digital maupun finansial. Mayoritas pelaku UMKM berlatar belakang sebagai masyarakat biasa dan kurang memperhatikan visi untuk meningkatkan usahanya. Hal ini bisa ldilihat dari rendahnya nilai serapan penyaluran kredit untuk tambahan modal.

Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Pelaku UMKM yang berasal dari daerah terpencil masih mengalami keterbatasan untuk mengakses infrastruktur teknologi seperti internet. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses digitalisasi UMKM pada daerah tersebut dimana diperlukan intervensi dari pemerintah untuk pemerintah untuk memperluas akses masyarakat dalam sektor teknologi dan informasi.

pemberdayaan umkm melalui digipay market place                            sumeks.co - digitalisasi dalam ekonomi merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
faktanya, saat ini umkm adalah salah satu pondasi perekonomian nasional bahkan ekonomi global, dengan proporsi pelaku usaha mencapai lebih dari 99% dari seluruh unit usaha atau sebesar 64,1 juta unit usahanya adalah usaha mikro, kontribusi terhadap produk domestik bruto (pdb) adalah sebesar 60,5%, umkm ini juga mampu menyerap tenaga kerja nasional sebesar 96,9% angkatan kerja nasional, serta berperan meningkatkan ekspor nonmigas sebesar 15,69%. 
meskipun demikian pemberdayaan umkm masih memiliki banyak kendala terutama adalah masalah struktural dan kultural. 
digitalisasi umkm merupakan suatu solusi untuk mengembangkan pemberdayaan umkm. pada akhir tahun 2022 tercatat lebih dari 18 juta pelaku umkm masih belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan lebih dari 46 juta pelaku umkm masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya.
baca juga:bpjs ketenagakerjaan serahkan kartu kepersertaan untuk 1.418 guru non asn di pali
pemerintah dalam hal ini pusat investasi pemerintah sebagai lembaga negara yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi dan umkm  telah  memberikan dukungan melalui program kur dan pembiayaan ultra mikro,
sampai dengan bulan januari 2022, sebanyak 17,2 juta umkm tercatat telah menggunakan digital market.
dengan target sebesar 40 juta umkm akan terdigitalisasi pada akhir tahun 2024, hal ini tentu membutuhkan strategi dan peningkatan sinergi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder baik  sektor publik, akademisi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk umkm
digitalisasi umkm adalah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional umkm. digitalisasi umkm membuat pelaku usaha umkm mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktik konvensional ke modern.
baca juga:komitmen melindungi dan penuhi hak dasar anak
digitalisasi umkm itu sendiri paling tidak mempunyai beberapa manfaat antara lain adalah:
1. lebih adaptif dengan perubahan pasar dan gaya hidup konsumen, yang lebih dari 54%  menggunakan medsos untuk berjualan online, e-commerce (survei sea insight, 2020).
2.  efisiensi marketing dan biaya promosi melalui  media sosial atau platform e-commerce.
3. perluasan pasar yang bisa menjangkau seluruh konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri.
4. peningkatan layanan secara real time dan pesanan maupun pembayaran dapat dilakukan kapan saja (efisiensi waktu)
5. akses kompetisi yang sehat sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang usahanya berskala besar
menteri keuangan republik indonesia, ibu sri mulyani menyatakan transformasi digital adalah kunci bagi pelaku usaha dan umkm untuk mengembangkan potensi dan diharapkan berakselerasi saat pemulihan ekonomi. (google for indonesia , 2 desember 2021). 
baca juga:kb cegah stunting dan ciptakan generasi berkualitas 
menindaklanjuti arahan tersebut direktorat jenderal perbendaharaan berperan aktif mengembangkan tranformasi digital tersebut dengan secara resmi merilis digipay satu pada tanggal 1 maret 2023 sebagai aplikasi market place pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan belanja online dengan metode pembayaran menggunakan cms atau menggunakan kartu kredit pemerintah, digipay satu ini menggantikan aplikasi digipay sebelumnya yaitu digipay002 (bri), digipay008 (mandiri) dan digipay 009 (bri). secara penuh diimplementasikan pada tanggal 1 april 2023. 
salah satu kelebihan yang menarik dari digipay satu adalah interoperabiltias platform yang artinya terdapat fleksibilitas rekening sehingga transaksi pada digipay satu tidak dibatasi oleh rekening satuan kerja, dapat melakukan transaksi pada seluruh bank umum dan bank syariah yang sudah join dengan digipay satu.
dan yang tidak kalah pentingnya adalah interkoneksi digipay satu dengan sakti sehingga dalam melakukan transaksi pada digipay satu satker bisa langsung mengecek ketersediaan pagu pada aplikasi sakti
pengembangan ekosistem digital payment diharapkan juga mampu mengintegrasikan kebutuhan modernisasi pengelolaan kas negara dengan upaya pemberdayaan umkm.
baca juga:upaya hukum kades tanjung agung kembali kandas
para pelaku umkm diberikan kesempatan yang luas untuk mengakses dan memperoleh manfaat dari belanja negara di seluruh satker kementerian /lembaga.
kemudahan persyaratan registrasi menjadi vendor merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk pemberdayaan umkm. 
problematika umkm
masyarakat yang mengerti akan penggunaan dan perkembangan digital payment adalah masyarakat yang ideal. namun, hal itu bukanlah mudah  untuk dicapai oleh masyarakat kita.  beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain:
pertama, masyarakat kita masih memiliki keterbatasan terhadap literasi digital maupun finansial. mayoritas pelaku umkm berlatar belakang sebagai masyarakat biasa dan kurang memperhatikan visi untuk meningkatkan usahanya. hal ini bisa ldilihat dari rendahnya nilai serapan penyaluran kredit untuk tambahan modal.
kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. pelaku umkm yang berasal dari daerah terpencil masih mengalami keterbatasan untuk mengakses infrastruktur teknologi seperti internet. hal ini mengakibatkan lambatnya proses digitalisasi umkm pada daerah tersebut dimana diperlukan intervensi dari pemerintah untuk  pemerintah untuk memperluas akses masyarakat dalam sektor teknologi dan informasi.
ketiga, timbulnya masalah keamanan dan privasi data. proses transaksi pada digital payment melibatkan informasi keuangan yang sensitif bagi kedua belah pihak. hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan seluruh pelaku usaha umkm. oleh karenanya diperlukan pemahaman terhadap resiko keamanan digital dan langkah-langkah preventif untuk menjaga keamanan digital. pemerintah harus memfasilitasi keamanan masyarakatnya dengan menetapkan regulasi yang tepat untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan digital payment.
keempat, keterbatasan akses keuangan pelaku umkm. walaupun ada bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap masalah program pembiayaan, masih ada tantangan terkait sosialisasi  atas kemudahan persyaratan pengajuan program pembiayaannya. 
baca juga:kejari muara enim musnahkan bb narkotika senilai rp500 juta
alternatif yang ditawarkan digipay satu
1. digipay satu adalah platform belanja online pemerintah untuk melengkapi gap yang tidak difsilitasi market place popular. keunikan digipay membuatnya berbeda dengan marketplace popular karena pada digipay terdapat integrasi system transaksi, perpajakan dan system pelaporan.
2. simplifikasi user baik dari sisi satker maupun dari sisi bendor sebgai contoh satker cukup memiliki user admin satker, pbj, ppk dan bendahara pengeluaran. hal ini berbeda dengan digipay sebelumnya, dimana satker harus memiliki user pemesn dan penerima barang. pada digipay satu, user pemesan sifatnya opsional dan user penerima barang pada digipay satu bisa dilakukan oleh semua user pada digipay satu.
3. perluasan kemitraan satker dan vendor umkm digipay memberikan peluang dan kesempatan bagi vendor umkm untuk memperluas pasar (bermitra dengan satker di luar area toko fisiknya). apabila vendor bergabung dengan digipay satu, maka vendor tidak dikenakan biaya pendaftaran, tidak ada biaya promosi dan tidak ada potongan komisi untuk platform. 
baca juga:terjerat kasus asusila, oknum guru divonis 13 tahun penjara
sedangkan perluasan vendor dilakukan oleh direktorat pkn dengan melakukan sinergi dan kolaborasi bersama stakeholders dalam pengembangan platform digipay, terutama dalam rangka rekrutmen umkm go digital melalui digipay dengan cara :
a. rekrutmen vendor umkm yang merupakan debitur umi dan kur potensial;
b. rekrutmen vendor umkm debitur binaan himbara;
c. joint program cashless society djpb-himbara;
d. rekrutmen vendor umkm debitur binaan himbara.
digipay satu sebagai salah satu wujud pemberdayaan umkm memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat indonesia.
namun, terdapat tantangan-tantangan pada perkembangan nya yang perlu ditanggapi dengan serius, untuk menjaga keberlanjutannya.
dengan bantuan dari pihak pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat luas, penggunaan digipay satu akan dapat membantu perekonomian lokal masyarakat dan membantu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
oleh : anggit gunawan wibisono

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 24 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan