Cabup-Cawabup Boleh Terima Sumbangan hingga Rp75 Juta

Reporter: Ozzi |

Editor: Febi Friansyah |

Rabu , 25 Sep 2024 - 13:50

Calon bupati atau calon wakil bupati (Cabup-Cawabup) boleh terima sumbangan hingga Rp75 juta. Ketua KPUD Rohani. Foto: ozzi--

cabup-cawabup boleh terima sumbangan hingga rp75 juta                             muara enim, koranenimekspres.com - calon bupati atau calon wakil bupati (cabup-cawabup) boleh terima sumbangan hingga rp75 juta. 
tapi, sumbangan untuk cabup-cawabup tersebut berasal dari perorangan bukan dari lembaga atau perusahaan. 
demikian ditegaskan ketua komisi pemilihan umum daerah (kpud) kabupaten muara enim, rohani sh melalui komisioner  divisi teknis penyelenggara nopri jaya spd, rabu 25 september 2024.
selanjutnya, kata nopri, penerimaan sumbangan dari perorangan tersebut wajib dilaporkan oleh cabup atau cawabup ke kpud muara enim. 
baca juga:4 pasang cabup-cawabup muara enim akrab dalam senyum sapa, deklarasi pilkada damai
baca juga:kpu muara enim gelar deklarasi kampanye damai pilkada 2024
laporan tersebut berbentuk laporan awal dana kampanye (ladk). 
komisi pemilihan umum daerah (kpud) kabupaten muara enim tegaskan bahwa 4 pasangan calon (paslon) wajib memiliki rekening khusus dana kampanye (rkdk) dan menyampaikan laporan awal dana kampanye (ladk). 
untuk dana kampanye maksimal rp750 juta untuk sumbangan badan hukum atau gabungan partai politik dan rp75 juta untuk sumbangan perorangan.
"kalau rkdk semuanya sudah membuatnya, tinggal ladk, makanya kita tunggu penyampaian dari para paslon. penutupannya malam, kalau tidak dilaporkan ada konsekuensinya yang akan merugikan paslon itu sendiri," ujar nopri.
baca juga:pantau isu viral demi antisipasi hate speech di pilkada 2024
baca juga:nomor urut cagub-cawagub, cabup-cawabup dan cawako-cawawako se-sumsel di pilkada 2024
menurut nopri jaya, saat ini semua paslon pilkada kabupaten muara enim sudah melaporkan rkdk tetapi ladk masih kita tunggu. dan pihaknya sudah memanggil semua lo paslon terkait dana kampanye dimana itu sudah diatur dalam pkpu nomor 14 tahun 2024. 
"itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 sampai 9 dimana semuanya adalah poin penting terkait dana kampanye," jelasnya.
dikatakan nopri, pada pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwasanya sumbangan perseorangan pada paslon itu maksimal rp75 juta, sedangkan pada ayat 2 sumbangan badan hukum badan hukum atau gabungan gabungan partai politik itu maksimal rp750 juta. 
apabila sumbangan itu lebih dari yang disyaratkan, maka diatur dalam ayat 7 itu dimana kelebihannya akan masukkan ke dalam kas negara dan tidak boleh digunakan sebagai dana kampanye, dan itu juga harus disampaikan nota laporannya. 
baca juga:syarat daftar anggota kpps untuk pilkada 2024
baca juga:rekrutmen 6.678 anggota kpps dan 954 pengawas tps untuk pilkada 2024
"jadi itu maksimal, kalau lebih sisanya tidak bisa diigunakan dan akan dimasukkan dalam kas negara," tegasnya.(ozi)