Muara Enim Harus Lebih Baik di Sumsel

Pada saat itu,baik kewenangan pusat maupun kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:RSUD HM Rabain Raih Penghargaan di Peringatan Hari Jadi Kabupaten Muara Enim ke-78

Sehingga pada waktu itu Kantor Departeman (Kandep) berubah menjadi dinas otonom dan menjadi kewenangan Kabupaten Muara Enim.

Saat itu, Pemkab Muara Enim lebih leluasa untuk mengelola  dan mengembangkan potensi yang ada, karena kewenangan ada di Kabupaten Muara Enim.

Kedua pada tahun 2012, Kabupaten Muara Enim juga dijadikan pilot projeck Reformmasi Birokrasi, dan satu satunya di Sumsel.

Yang intinya, bagaimana birokrasi agar betul betul profesional,beritigritas dan punya kapasitas sebagai penyelenggara negara.

BACA JUGA:32 Peserta Lomba Bidar Mini Meriahkan HUT Kabupaten Muara Enim ke-78

Di mana pada saat itu dicanangkan delapan areal perubahan  dalam reformasi birokras yakni tentang Manajemen Perubahan (Meningkatkan tata kelola perubahan agar berjalan efektif dan efisien), Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Meningkatkan kepastian hukum dengan menyusun dan menyelaraskan aturan yang ada).

Penataan dan Penguatan Organisasi (Memastikan struktur organisasi lebih ramping, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan), Penataan Tata Laksana (Meningkatkan sistem kerja yang efektif dan berbasis teknologi informasi), Penataan Sumber Daya Manusia (Mengembangkan kompetensi SDM yang profesional, kompeten, dan berintegritas).

Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas), Penguatan Pengawasan (Mengoptimalkan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi masyarakat).

Semua ini, Karena  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melihat bahwa Kabupaten Muara Enim lebih berpotensi maju dan berkembang di  Provinsi Sumsel.

BACA JUGA:Disperindag Muara Enim Luncurkan Inovasi LAPAK RAMI

Selain itu, banyak capaian dan keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Muara Enim, baik ditingkat nasional maupun provinsi.

Dibidang tata kelola keuangan mendapatkan predikat WTP sudah berapa kali, laporan LAKIP sudah BB, dan banyak lagi penghargaan yang diberikan kepada Muara Enim.

Tapi disisi lain, terutama dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, justru Kabupaten Muara Enim berada pada titik nadir yang membuat kita semua prihatin.