Muhammadiyah Soroti Tantangan Bangsa: Agama, Korupsi, dan Demokrasi di Era Baru

BACA JUGA:Muswil Ke-15 Pemuda Muhammadiyah Pilih Pemimpin, Ini Harapan Ketua PM Muara Enim Tahta Al’Djamaz

Muhammadiyah meminta agar pemerintah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai kehendak politik yang kuat di seluruh institusi pemerintahan, termasuk hingga ke tingkat daerah. 

Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki moral tinggi dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun.

Muhammadiyah juga memberikan perhatian terhadap praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum demi kekuasaan, kriminalisasi politik, dan praktik-praktik lain yang merusak prinsip demokrasi. 

Haedar menekankan pentingnya mendukung demokrasi yang substantif. 

BACA JUGA:Perguruan Muhammadiyah Tanjung Enim Gelar Salat Ied

“Seluruh komponen bangsa harus berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang beretika dan berprinsip. Demokrasi yang kita jalani saat ini harus diarahkan menjadi demokrasi nilai, sebagaimana termaktub dalam Sila Keempat Pancasila yang berbasis hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” tegasnya.

Selain itu, Haedar mendorong pendidikan politik yang mengarah pada pembentukan kesadaran politik yang cerdas dan kritis. 

Ia berharap masyarakat Indonesia mampu mengembangkan budaya politik partisipan yang aktif, bukan budaya politik parokial yang pasif. 

Kesadaran politik berbasis pengetahuan, menurut Haedar, adalah kunci untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Universitas Terbuka Hadirkan Harapan Baru di Kabupaten Muara Enim: Pendidikan Tinggi di Pelosok

Terkait pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, Haedar menyampaikan bahwa Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif yang baru diharapkan dapat menjalankan mandat konstitusi dengan baik. 

Pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dunia. 

“Setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat dan mengutamakan hajat hidup mereka. Hindari kebijakan yang menimbulkan penolakan publik. Jika ada kebijakan yang dipermasalahkan, penting bagi pemerintah untuk melakukan koreksi bahkan mencabut kebijakan tersebut demi kepentingan bangsa,” jelas Haedar.

Ia juga menyoroti pentingnya sikap kenegarawanan dalam menyikapi aspirasi rakyat.