Muhammadiyah Soroti Tantangan Bangsa: Agama, Korupsi, dan Demokrasi di Era Baru

muhammadiyah soroti tantangan bangsa: agama, korupsi, dan demokrasi di era baru nasional, koranenimekspres.com,- ketua umum pp muhammadiyah prof. haedar nashir menyampaikan refleksi akhir tahun 2024 pada senin 30 desember 2024.  dalam refleksi tersebut, muhammadiyah menyoroti soal agama, korupsi dan demokrasi di era baru.  sejumlah persoalan penting yang diharapkan dapat diperbaiki pada 2025 di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto.  menurut haedar, pembangunan fisik dan pengembangan sumber daya manusia (sdm) di indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa.  baca juga:sinergi guru dan karyawan muhammadiyah: kembangkan amal usaha berbasis dakwah namun, ia juga mengingatkan bahwa indonesia masih memiliki berbagai kekurangan yang membutuhkan perhatian serius, khususnya di bidang keagamaan, sosial, dan pemerintahan. dalam bidang keagamaan, haedar menyoroti adanya degradasi mental, moral, dan etika hidup yang mengarah pada persoalan rohani.  “masalah seperti judi online, narkoba, bunuh diri, dan pembunuhan di lingkungan terdekat mencerminkan adanya kegersangan rohani. selain itu, korupsi dan berbagai persoalan sosial lainnya menunjukkan bahwa bangsa ini masih rapuh,” ujarnya.  ia menekankan pentingnya agama sebagai kanopi suci yang melindungi umat sekaligus menjadi oase di tengah kekeringan spiritual. baca juga:sd smp sma muhammadiyah punya seragam baru nih, berikut penampakan dan maknanya namun, haedar mencatat bahwa fungsi agama saat ini cenderung melemah.  agama lebih sering diajarkan secara dangkal, bahkan menjadi hiburan semata yang melahirkan tokoh-tokoh agama populer tanpa menyentuh esensi kehidupan spiritual.  “kita berharap pada 2025, agama lebih difokuskan pada substansi dan nilai-nilainya. agama seharusnya hadir untuk memberikan makna hidup, bukan sekadar menjadi bentuk hiburan. proses substansialisasi agama perlu dikedepankan agar mampu memberikan keteladanan yang nyata dalam kehidupan,” tambahnya. dalam konteks pemberantasan korupsi, haedar menyerukan pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang serius.  baca juga:muswil ke-15 pemuda muhammadiyah pilih pemimpin, ini harapan ketua pm muara enim tahta al’djamaz muhammadiyah meminta agar pemerintah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai kehendak politik yang kuat di seluruh institusi pemerintahan, termasuk hingga ke tingkat daerah.  ia juga menegaskan pentingnya memperkuat peran komisi pemberantasan korupsi (kpk) sebagai lembaga independen yang memiliki moral tinggi dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun. muhammadiyah juga memberikan perhatian terhadap praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum demi kekuasaan, kriminalisasi politik, dan praktik-praktik lain yang merusak prinsip demokrasi.  haedar menekankan pentingnya mendukung demokrasi yang substantif.  baca juga:perguruan muhammadiyah tanjung enim gelar salat ied “seluruh komponen bangsa harus berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang beretika dan berprinsip. demokrasi yang kita jalani saat ini harus diarahkan menjadi demokrasi nilai, sebagaimana termaktub dalam sila keempat pancasila yang berbasis hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” tegasnya. selain itu, haedar mendorong pendidikan politik yang mengarah pada pembentukan kesadaran politik yang cerdas dan kritis.  ia berharap masyarakat indonesia mampu mengembangkan budaya politik partisipan yang aktif, bukan budaya politik parokial yang pasif.  kesadaran politik berbasis pengetahuan, menurut haedar, adalah kunci untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. baca juga:universitas terbuka hadirkan harapan baru di kabupaten muara enim: pendidikan tinggi di pelosok terkait pemerintahan baru hasil pemilu 2024, haedar menyampaikan bahwa presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang baru diharapkan dapat menjalankan mandat konstitusi dengan baik.  pemerintah harus melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dunia.  “setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat dan mengutamakan hajat hidup mereka. hindari kebijakan yang menimbulkan penolakan publik. jika ada kebijakan yang dipermasalahkan, penting bagi pemerintah untuk melakukan koreksi bahkan mencabut kebijakan tersebut demi kepentingan bangsa,” jelas haedar. ia juga menyoroti pentingnya sikap kenegarawanan dalam menyikapi aspirasi rakyat.  baca juga:menuju indonesia emas 2045: pendidikan berkualitas untuk semua menurutnya, pemerintah harus memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan melakukan perubahan demi kepentingan bersama.  “mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya adalah wujud sikap kenegarawanan sejati,” tegasnya. refleksi akhir tahun ini mencerminkan harapan muhammadiyah agar 2025 menjadi tahun yang lebih baik bagi indonesia.  dengan memperkuat peran agama, memberantas korupsi, meningkatkan kualitas demokrasi, dan menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, haedar optimistis bahwa bangsa indonesia dapat menghadapi tantangan dengan lebih tangguh dan bermartabat.

Tag

• # era baru
• # agama
• # demokrasi
• # korupsi
• # muhammadiyah

Share

• 
• 
• 
• 
•