Mengembalikan Pilkada ke DPRD: Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Selasa , 07 Jan 2025 - 11:03

Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD mengemuka dan memunculkan perdebatan. Foto: net--

mengembalikan pilkada ke dprd: siapa diuntungkan, siapa dirugikan?                            koranenimekspres.com,- wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui dprd kembali mengemuka dan memunculkan perdebatan di berbagai kalangan. 
ide ini pertama kali dikemukakan oleh ketua umum golkar dan mendapatkan dukungan dari presiden ri, prabowo. 
alasan yang dikemukakan antara lain efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. 
namun, kritik juga bermunculan, mengingat banyak pihak menilai perubahan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan memperbesar peluang politik transaksional. 
baca juga:gus amu: saatnya nu bangkit pasca pilkada 2024
oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan sistem pilkada yang diterapkan tetap mendukung prinsip demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
pakar hukum tata negara dari universitas gadjah mada, dr. yance arizona, memberikan kritik tajam terhadap wacana ini. 
menurutnya, usulan tersebut merupakan langkah mundur dalam perkembangan demokrasi indonesia. 
yance menyebutkan bahwa realisasi ide ini berpotensi merusak kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.
baca juga:pasangan edison-sumarni gelar open house usai dinobatkan unggul di pilkada muara enim 2024
yance menjelaskan beberapa dampak negatif jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada dprd. 
pertama, dari perspektif politik, hal ini akan mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. 
“dalam dua dekade terakhir, banyak pemimpin daerah berkualitas yang lahir melalui pemilihan langsung oleh rakyat,” ujar yance. 
ia juga menyoroti bahwa wacana ini mencerminkan lemahnya komitmen demokrasi para pemimpin yang justru terpilih melalui mekanisme demokratis.
baca juga:kpu muara enim tetapkan paslon hdcu dan sonni unggul pada pilkada 2024 
bukannya memperkuat demokrasi, mereka malah berupaya melemahkannya.
kedua, sistem ini akan semakin menguatkan dominasi partai politik dalam menentukan kepala daerah. 
dalam konteks politik indonesia yang sentralistik, keputusan dewan pimpinan pusat (dpp) partai cenderung menjadi acuan utama bagi anggota partai di daerah. 
kondisi ini akan menguntungkan partai besar, sementara partai menengah dan kecil berpotensi kehilangan peluang. 
baca juga:hdcu 131.115 suara, sonni 114.258 suara, perolehan suara sementara pilkada 2024 di muara enim
“partai-partai kecil sebaiknya tidak mendukung wacana ini karena mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun,” tegas yance.
salah satu alasan yang sering diajukan untuk mendukung wacana ini adalah penghematan biaya pilkada dan upaya mengurangi praktik politik uang selama kampanye. 
namun, yance menilai alasan tersebut kurang relevan. 
ia menyarankan efisiensi dilakukan melalui pengurangan pembiayaan yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas atau rapat rutin penyelenggara selama pilkada. 
baca juga:berikut perolehan suara sementara pilkada 2024, paslon hdcu dan sonni unggul 
dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara lebih transparan. 
yance menegaskan bahwa solusi yang lebih efektif adalah memperbaiki pengelolaan anggaran dan menindak tegas pelaku politik uang melalui lembaga yang berwenang, bukan mengubah sistem pilkada.
ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem ini berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, sekaligus melemahkan suara rakyat. 
yance menyebutkan sejumlah contoh kasus di mana aparatur negara yang seharusnya netral justru terlibat dalam mengarahkan dukungan terhadap calon tertentu. 
baca juga:oc kaligis sampaikan surat keberatan indikasi kecurangan atau pelanggaran pilkada muara enim
jika wacana ini diwujudkan, situasi semacam itu akan semakin mudah terjadi. 
“rakyat harus menyuarakan penolakan terhadap upaya ini, karena ke depan akan semakin mudah bagi pemerintah menentukan siapa yang menjadi kepala daerah,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 10 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan