OJK Perkuat Dukungan Kebijakan Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Selasa , 21 Jan 2025 - 07:23

OJK menegaskan dukungannya terhadap program Pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Foto: ojk--

ojk perkuat dukungan kebijakan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah                            nasional,koranenimekspres.com – otoritas jasa keuangan (ojk) menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). 
melalui program ambisius 3 juta hunian, ojk berkomitmen membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
dalam pemberian kredit kepemilikan rumah (kpr), ojk memberi kebebasan kepada lembaga jasa keuangan (ljk) untuk menerapkan kebijakan berbasis manajemen risiko, selaras dengan strategi bisnis masing-masing. 
untuk mendukung hal ini, ojk telah menginstruksikan perbankan dan ljk agar memperluas pembiayaan kpr, terutama bagi mbr.
baca juga:8.500 rekening judi online diblokir, 2.930 pinjol ilegal ditutup: ojk perkuat pengawasan
pemanfaatan slik untuk penyaluran kredit yang efisien
sistem layanan informasi keuangan (slik) menjadi instrumen penting dalam meminimalisir risiko asimetri informasi, seperti moral hazard dan adverse selection. 
slik membantu memperlancar proses analisis kelayakan kredit dan penerapan manajemen risiko oleh ljk. 
namun, ojk menekankan bahwa informasi dalam slik hanya bersifat pelengkap, bukan faktor tunggal dalam menentukan persetujuan kredit.
baca juga:kadin indonesia siap dorong pemerataan ekonomi lewat program mbg dan 3 juta rumah murah
ojk juga menegaskan tidak ada aturan yang melarang pemberian kredit kepada debitur dengan riwayat kredit non-lancar. 
praktik ini sudah diterapkan secara luas, dengan data per november 2024 menunjukkan 2,35 juta rekening kredit baru diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit non-lancar.
kanal pengaduan untuk proses kpr yang transparan
ojk menyediakan kanal pengaduan melalui kontak 157 untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam pengajuan kpr, termasuk masalah terkait surat keterangan lunas (skl) atau pelaporan data slik yang belum diperbarui. 
baca juga:ada beberapa alasan mengapa rumah seseorang berantakan?
untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pengaduan, ojk akan membentuk satuan tugas khusus bersama kementerian perumahan dan kawasan permukiman serta pemangku kepentingan lainnya.
kebijakan strategis ojk untuk pembiayaan perumahan
dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan, ojk menerapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:
1. penilaian kualitas kpr berdasarkan ketepatan pembayaran
baca juga:proyek fly over diduga penyebab banjir rumah warga 
berdasarkan pojk no.40/pojk.03/2019, kualitas kpr dengan plafon hingga rp5 miliar dapat dinilai hanya dari ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. 
kebijakan ini memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan kredit lain yang dinilai berdasarkan tiga pilar: prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.
2. bobot risiko rendah untuk kpr
kredit pemilikan rumah dapat dikenakan bobot risiko yang lebih rendah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (atmr). 
baca juga:mengenal rumah gadang: simbol adat dan kebanggaan minangkabau
hal ini memungkinkan perbankan memiliki ruang permodalan lebih besar untuk menyalurkan kpr.
penurunan bobot atmr seiring berkurangnya loan to value (ltv) kredit akan semakin mendukung kapasitas pembiayaan sektor perumahan.
3. pencabutan larangan kredit untuk pengadaan tanah
sejak 1 januari 2023, ojk mencabut larangan kredit pengadaan/pengolahan tanah. 
baca juga:8 alasan mengapa seseorang sering pindah rumah
kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi pengembang untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, dengan tetap menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang baik.
dukungan likuiditas untuk program 3 juta hunian
melalui penyempurnaan skema efek beragun aset surat partisipasi (eba sp) di pasar modal, ojk bersama pemangku kepentingan akan mengupayakan likuiditas yang memadai untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.
dengan berbagai langkah kebijakan ini, ojk optimistis program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian akan tercapai, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memiliki rumah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan