Legalitas Tanah Rumah Ibadah: Langkah Nyata Pemerintah dalam Mencegah Sengketa

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Rabu , 29 Jan 2025 - 19:49

Langkah Nyata Pemerintah dalam Mencegah Sengketa dengan Memberi Perhatian Khusus terhadap Legalitas Tanah Rumah Ibadah. Foto: kemenag--

legalitas tanah rumah ibadah: langkah nyata pemerintah dalam mencegah sengketa                            nasional,koranenimekspres.com,-langkah nyata pemerintah dalam mencegah sengketa dengan memberi perhatian khusus terhadap legalitas tanah rumah ibadah.
kementerian agama bekerja sama dengan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) dalam upaya sertifikasi tanah untuk masjid dan musala di berbagai wilayah indonesia. 
sebanyak 23.721 bidang tanah tempat ibadah akan disertifikasi secara gratis, sebagai langkah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan serta menghindari potensi sengketa di masa depan.
sertifikasi tanah rumah ibadah menjadi langkah strategis dalam menjaga kelangsungan fungsi sosial dan keagamaan masjid dan musala. 
baca juga:kemenag muara enim gelar baksos
baca juga:kemenag dan kemendes pdtt berkolaborasi bangun masyarakat desa
dengan adanya sertifikat, kepemilikan tanah menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi kemungkinan permasalahan hukum ke depan. 
upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat legalisasi aset keagamaan yang masih belum memiliki dokumen resmi.
direktur urusan agama islam dan bina syariah, arsad hidayat, mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu pengelola masjid dan musala dalam memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola.
 "pada tahap awal, kami telah menyerahkan data 23.721 masjid dan musala kepada atr/bpn, yang mencakup 14.073 masjid serta 9.648 musala. data ini akan diverifikasi sebelum diproses lebih lanjut untuk sertifikasi oleh atr/bpn di daerah," jelas arsad setelah mengunjungi kantor atr/bpn pusat pada kamis 23 januari 2024.
baca juga:625.481 guru di bawah kemenag segera ppg, berikut persyaratannya
arsad juga menyampaikan apresiasi kepada atr/bpn atas alokasi khusus dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) untuk tanah masjid dan musala pada tahun 2025. 
pihaknya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan data serta mengejar target kuota yang telah ditetapkan berdasarkan informasi masjid dan musala yang tercatat dalam sistem informasi masjid (simas) kementerian agama.
sementara itu, direktur pengaturan tanah atr/bpn, ana anida, menegaskan bahwa pihaknya mendukung kementerian agama dalam proses sertifikasi tanah rumah ibadah di indonesia.
 "kami telah menetapkan target sertifikasi sebanyak 70.000 bidang tanah masjid dan musala per tahun. proses ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kelengkapan data yang diajukan," ujarnya.
baca juga:139 institusi pemerintah dinilai tidak informatif, kemenag dan 5 perguruan tinggi raih nilai tertinggi
 saat menerima kunjungan arsad, yang didampingi oleh kasubdit kemasjidan, akmal salim ruhana.
sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan oleh bimbingan masyarakat (bimas) islam kementerian agama. 
program ini bertujuan untuk membantu tanah wakaf yang belum bersertifikat agar mendapatkan pengakuan hukum dari badan pertanahan nasional (bpn). 
hingga september 2024, telah tercatat sebanyak 255.989 bidang tanah wakaf yang berhasil disertifikasi. 
baca juga:daftar nama calon haji 2025 dikeluarkan kemenag, cek apakah ada namamu!
dengan tambahan 23.721 bidang tanah masjid dan musala yang akan diproses pada tahap awal 2025, percepatan penyertifikatan tanah wakaf ini akan semakin ditingkatkan.
dalam implementasinya, kantor urusan agama (kua) sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (ppaiw) memiliki peran krusial dalam mendorong penyertifikatan akta ikrar wakaf (aiw) untuk tanah masjid dan musala di daerah masing-masing. 
pengelola masjid dan badan kesejahteraan masjid (bkm) turut berkontribusi dalam melengkapi dokumen yang diperlukan. 
sementara itu, tim atr/bpn bersama kantor pertanahan (kantah) akan bertanggung jawab dalam pengukuran serta penerbitan sertifikat tanah.
baca juga:kemenag dan kemendes pdtt berkolaborasi bangun masyarakat desa
kolaborasi antara kementerian agama dan atr/bpn ini diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memastikan status hukum tanah rumah ibadah agar lebih terjamin secara legal dan administratif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Enim Ekspres 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan