KORANENIMEKSPRES.COM,- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pemangkasan anggaran di berbagai kementerian hingga tingkat pemerintah daerah menimbulkan berbagai dampak, terutama di sektor pendidikan.
Salah satu yang terdampak signifikan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengalami pemangkasan sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran Rp56,6 triliun.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga terkena pemotongan sebesar Rp8 triliun dari anggaran awal Rp33,5 triliun, sehingga tersisa Rp25,5 triliun untuk dikelola sepanjang tahun.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A, mengingatkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh mengabaikan hak-hak aktor utama penggerak sektor ini, yaitu guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
BACA JUGA:Pemangkasan Anggaran Kemendiktisaintek: Pemerintah Korbankan Masa Depan Inovasi?
Menurutnya, infrastruktur pendidikan masih bisa ditunda pembangunannya selama satu hingga dua tahun, tetapi hak guru dan dosen, termasuk rekrutmen untuk menggantikan yang sudah pensiun, tidak dapat ditunda.
Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi kesenjangan yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan nasional.
Lebih lanjut, Agus menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap kesejahteraan tenaga pengajar.
Jika kesejahteraan guru dan dosen tidak dipenuhi, maka minat lulusan terbaik untuk meniti karier di bidang pendidikan bisa menurun.
BACA JUGA:Pj Bupati Muara Enim Minta OPD Efisiensi Anggaran dan Fokus Program Prioritas
Ia mencontohkan negara-negara maju di Eropa yang memiliki tradisi akademik kuat karena menempatkan profesi guru dan dosen pada posisi yang terhormat.
Menurutnya, tanpa pendidikan yang berkualitas, suatu negara akan kesulitan membangun peradaban dan mencapai kemajuan.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga dapat berdampak pada program bantuan pendidikan seperti beasiswa KIP Kuliah (KIP-K), beasiswa Daerah 3T, serta beasiswa ADik dan ADEM yang berperan dalam memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
Jika anggaran untuk beasiswa dipotong, maka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin semakin sulit.
BACA JUGA:Muara Enim Terima LHP Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dari BPK