NASIONAL, KORANENIMERKSPRES.COM,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen mendukung realisasi program Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan pemerintah.
Dukungan ini diwujudkan melalui pengelolaan penyediaan tanah dan penataan ruang yang menjadi salah satu kewenangan utama kementerian tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan peran strategis institusinya dalam program ini.
“Kita sudah intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Yang menjadi fokus ATR/BPN adalah dua isu utama, yakni penyediaan tanah dan penataan ruang,” ungkap Nusron dalam sesi diskusi ringan yang digelar pada Media Gathering di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024) malam.
BACA JUGA:Menteri Nusron Wahid Dorong Optimalisasi Pelayanan di Kementerian ATR/BPN
Menurut Menteri Nusron, salah satu langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan lahan untuk program Tiga Juta Rumah.
Diperkirakan, pembangunan kawasan permukiman ini memerlukan lahan sekitar 26.000 hektare. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, ATR/BPN mencatat memiliki potensi cadangan tanah telantar yang mencapai 1,3 juta hektare.
“Dari jumlah tersebut, sekitar 854 ribu hektare sudah teridentifikasi penggunaannya. Ada yang bisa digunakan untuk tanaman pangan, perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, permukiman, bahkan untuk transmigrasi,” jelas Nusron.
Secara khusus, dari total 1,3 juta hektare, sekitar 79 ribu hektare dinilai cocok untuk peruntukan perumahan.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Siapkan 1,3 Juta Hektare Lahan untuk Program Prioritas Termasuk 3 Juta Rumah
“Dengan jumlah ini, saya optimistis tanah yang ada cukup untuk mendukung program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, kita masih mengumpulkan data untuk mengidentifikasi penggunaan tanah secara lebih terperinci,” tambahnya.
Namun, penyediaan lahan hanyalah salah satu bagian dari tantangan. Tata ruang juga menjadi isu krusial.
Menteri Nusron menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan permukiman dengan upaya menjaga kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B).
Hal ini menjadi penting untuk mendukung swasembada pangan, salah satu program prioritas nasional yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ungkap Program 100 Hari Tuntaskan Masalah Pertanahan