Bukannya memperkuat demokrasi, mereka malah berupaya melemahkannya.
Kedua, sistem ini akan semakin menguatkan dominasi partai politik dalam menentukan kepala daerah.
Dalam konteks politik Indonesia yang sentralistik, keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai cenderung menjadi acuan utama bagi anggota partai di daerah.
Kondisi ini akan menguntungkan partai besar, sementara partai menengah dan kecil berpotensi kehilangan peluang.
BACA JUGA:HDCU 131.115 Suara, SONNI 114.258 Suara, Perolehan Suara Sementara Pilkada 2024 di Muara Enim
“Partai-partai kecil sebaiknya tidak mendukung wacana ini karena mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun,” tegas Yance.
Salah satu alasan yang sering diajukan untuk mendukung wacana ini adalah penghematan biaya pilkada dan upaya mengurangi praktik politik uang selama kampanye.
Namun, Yance menilai alasan tersebut kurang relevan.
Ia menyarankan efisiensi dilakukan melalui pengurangan pembiayaan yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas atau rapat rutin penyelenggara selama pilkada.
BACA JUGA:Berikut Perolehan Suara Sementara Pilkada 2024, Paslon HDCU dan SONNI Unggul
Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara lebih transparan.
Yance menegaskan bahwa solusi yang lebih efektif adalah memperbaiki pengelolaan anggaran dan menindak tegas pelaku politik uang melalui lembaga yang berwenang, bukan mengubah sistem pilkada.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem ini berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, sekaligus melemahkan suara rakyat.
Yance menyebutkan sejumlah contoh kasus di mana aparatur negara yang seharusnya netral justru terlibat dalam mengarahkan dukungan terhadap calon tertentu.
BACA JUGA:OC Kaligis Sampaikan Surat Keberatan Indikasi Kecurangan Atau Pelanggaran Pilkada Muara Enim
Jika wacana ini diwujudkan, situasi semacam itu akan semakin mudah terjadi.