Kejari Muara Enim Siap Jadi Garda Terdepan Penegakan Hukum

KORANENIMEKSPRES.COM,MUARA ENIM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menegaskan siap menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Hal itu ditegaskan Kajari Muara Enim Rudi Iskandar SH MH, usai mengikuti pengarahan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam kunjungan kerja virtual tahun 2025, di Aula ST Burhanuddin Kejari Muara Enim, Selasa 15 April 2025.

Kajari Muara Enim yang didampingi para Kasi dan Kasubag serta seluruh pegawai Kejari Muara Enim mendengarkan arahan dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia.

Dalam membuka arahannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa, Kejaksaan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan melakukan efisiensi anggaran dengan melaksanakan penghematan operasional kantor.

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Sita Barang Bukti PMI sebesar Rp50 Juta

Jaksa Agung menekankan agar Kejaksaan harus mengedepankan solusi dalam penanganan perkara pidana umum.

Penanganan perkara pidana tidak hanya memiliki satu solusi, tetapi harus melalui berbagai pendekatan yang mempertimbangkan kehati-hatian dalam penerapan hukum.

serta memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menegaskan kepada seluruh Jaksa dan Seluruh Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka.

BACA JUGA:Perusda Terus Merugi, Bupati Edison Minta Kejari Untuk Audit

Kepala Satuan Kerja juga diminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, agar tidak meladeni pihak-pihak yang meminta proyek atas nama Kejaksaan.

Kejaksaan harus menjaga integritas dan menghindari perbuatan yang tidak etis dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam setiap tindakan.

Selain itu, Jaksa Agung mengingatkan agar Kejaksaan harus menjadi contoh lembaga penegak hukum yang bersih, berintegritas, dan profesional, salah satunya melalui penyerapan anggaran yang dilakukan secara cermat dan efektif, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggaran dalam bentuk apa pun, setiap tindakan yang mencederai hukum dan etika harus ditindak tegas demi menjaga citra serta kepercayaan masyarakat.