Rumah untuk Masa Depan: Bedah Rumah Muara Enim MEMBARA 2025 Perluas Akses Hunian Layak dan Air Minum MBR

Masih kata Wakil Bupati Sumarni,  juga menyoroti bahwa hingga saat ini, terdapat 263 lokasi kawasan kumuh di Muara Enim, tersebar di 22 kecamatan dengan total luasan mencapai lebih dari 300 hektar, sebagian besar dengan kategori kekumuhan sedang. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan, sosial, dan kesejahteraan warga.

BACA JUGA:Bedah Rumah Serentak se-Sumsel

Selain itu, angka backlog perumahan atau kekurangan rumah di daerah ini masih berada di kisaran 8.000 unit.

 "Permukiman kumuh bukan hanya merusak wajah kota dan desa, tapi juga menyimpan risiko kesehatan dan sosial yang besar. Karena itu, kami tidak hanya membedah rumah, tapi juga menata lingkungan," ucap Wabup.

Ajakan Kolaborasi untuk Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Muara Enim juga mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat memperluas dukungan terhadap daerah, baik dalam bentuk alokasi anggaran, bantuan teknis, maupun penguatan program nasional.

 "Kami harap Muara Enim bisa menjadi bagian penting dari Program 3 Juta Rumah Nasional. Kami sudah menyiapkan basis data, regulasi, dan komitmen daerah. Sekarang kami butuh penguatan dari pusat," kata Wakil Bupati, yang disambut baik oleh perwakilan kementerian.

BACA JUGA:Tingkatkan Kemitraan Wujudkan Bedah Rumah Layak Huni

Dari Muara Enim untuk Indonesia Tanpa Kumuh

Dengan visi jangka panjang dan kerja lintas sektor yang terus diperkuat, Program Bedah Rumah Membara 2025 menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah daerah tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi hadir dalam setiap denyut kebutuhan rakyatnya.

 "Kami ingin dari Muara Enim lahir contoh baik tentang bagaimana pemerintah membangun dari bawah, dari rakyat, dari rumah mereka. Karena rumah adalah awal dari segalanya," pungkas Wakil Bupati Ir Hj Sumarni Msi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Muara Enim, Ir H Amad Yani Herianto MM menyampaikan bahwa Program Bedah Rumah Membara 2025 akan difokuskan secara merata ke seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek legalitas tanah dan akses infrastruktur dasar.

 "Kami tidak ingin rumah-rumah yang dibangun atau dibedah justru berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat, atau tidak memiliki akses air bersih. Karena itu, tahun ini kami bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Muara Enim dan PDAM Lematang Enim untuk mengintegrasikan layanan air minum dan legalisasi lahan," jelasnya.

BACA JUGA:Bahagia dapat Bantuan Bedah Rumah

Kadisperkimtan menambahkan, Pemkab telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat.