90 Persen Kawasan Industri di Tata Ruang Masih Menganggur, Dirjen ATR: Ini Ladang Emas Investasi!

Fakta ini diungkap langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Foto:ist--
Sejumlah faktor disebut menjadi penghambat, mulai dari belum lengkapnya izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), lambatnya integrasi RDTR ke sistem Online Single Submission (OSS), hingga soal penguasaan dan pelepasan lahan yang rumit.
“Kami melihat ini sebagai momentum.
BACA JUGA:Pemuda Muara Enim Siap Bangun dan Memajukan Desa
BACA JUGA:Kejari Periksa 72 Penyedia Terkait PMI Muara Enim
Kalau semua pihak bersinergi pemerintah pusat, daerah, dan investor maka kawasan industri bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Target 2.000 RDTR Terintegrasi OSS
Sebagai bagian dari strategi percepatan investasi, pemerintah menargetkan 2.000 RDTR bisa terintegrasi dalam sistem OSS.
Namun hingga pertengahan 2025, baru 367 RDTR yang terhubung.
BACA JUGA:Sampaikan Pesan Kamtibmas Larangan Karhutla dan Musik Remix
BACA JUGA:Lanjutan Pembangunan Tol Prabumulih-Muara Enim, Tergantung Kemampuan Keuangan PT Hutama Karya
Sisanya masih dalam proses penyusunan dan sinkronisasi digital.
Kementerian ATR/BPN pun terus mendorong percepatan penyusunan RDTR, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi kawasan industri besar.
“Kami beri bantuan anggaran, teknis, hingga pendampingan langsung ke daerah-daerah. Jangan sampai lahan yang sudah masuk tata ruang jadi sia-sia karena tidak kunjung dimanfaatkan,” imbuhnya.
Investasi Siap Masuk, Jika Regulasi Siap Sambut
BACA JUGA:Apa Manfaat di Dapat Jika Mengkonsumsi Lidah Buaya?