ATR/BPN Dukung Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Selasa , 03 Dec 2024 - 10:58

Kementerian (ATR/BPN) terus berkomitmen mendukung realisasi program Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan pemerintah. Foto: atr/bpn--

“Pembangunan permukiman tidak boleh mengganggu swasembada pangan. Jika merujuk pada aturan, apabila sawah digunakan untuk pembangunan kawasan permukiman atau kawasan industri, maka pemerintah daerah setempat harus mengganti lahan sawah tersebut dengan jumlah dan produktivitas yang setara,” tegas Nusron.

Solusi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan perumahan terpenuhi tanpa mengorbankan sektor pertanian.

Nusron juga menyebut bahwa langkah ini tidak hanya sejalan dengan aturan yang ada, tetapi juga mendukung visi pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah.

Program Tiga Juta Rumah sendiri bertujuan untuk memberikan akses perumahan layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi intensif antara ATR/BPN dan Kementerian PKP diharapkan dapat mempercepat realisasi program ini, mengingat target ambisius yang harus dicapai.

Melalui pengelolaan tanah yang strategis dan penataan ruang yang bijaksana, Kementerian ATR/BPN menunjukkan perannya sebagai salah satu aktor kunci dalam pembangunan nasional.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, tidak hanya untuk memastikan akses perumahan yang memadai, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor pangan.

atr/bpn dukung program tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah                            nasional, koranenimerkspres.com,- kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) terus berkomitmen mendukung realisasi program tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan pemerintah. 
dukungan ini diwujudkan melalui pengelolaan penyediaan tanah dan penataan ruang yang menjadi salah satu kewenangan utama kementerian tersebut.
menteri atr/kepala bpn, nusron wahid, menjelaskan peran strategis institusinya dalam program ini. 
“kita sudah intensif melakukan koordinasi dengan kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pkp). yang menjadi fokus atr/bpn adalah dua isu utama, yakni penyediaan tanah dan penataan ruang,” ungkap nusron dalam sesi diskusi ringan yang digelar pada media gathering di aula prona kementerian atr/bpn, jakarta, kamis (28/11/2024) malam.
baca juga:menteri nusron wahid dorong optimalisasi pelayanan di kementerian atr/bpn
menurut menteri nusron, salah satu langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan lahan untuk program tiga juta rumah. 
diperkirakan, pembangunan kawasan permukiman ini memerlukan lahan sekitar 26.000 hektare. untuk mendukung kebutuhan tersebut, atr/bpn mencatat memiliki potensi cadangan tanah telantar yang mencapai 1,3 juta hektare.
“dari jumlah tersebut, sekitar 854 ribu hektare sudah teridentifikasi penggunaannya. ada yang bisa digunakan untuk tanaman pangan, perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, permukiman, bahkan untuk transmigrasi,” jelas nusron.
secara khusus, dari total 1,3 juta hektare, sekitar 79 ribu hektare dinilai cocok untuk peruntukan perumahan. 
baca juga:kementerian atr/bpn siapkan 1,3 juta hektare lahan untuk program prioritas termasuk 3 juta rumah
“dengan jumlah ini, saya optimistis tanah yang ada cukup untuk mendukung program tiga juta rumah. selebihnya, kita masih mengumpulkan data untuk mengidentifikasi penggunaan tanah secara lebih terperinci,” tambahnya.
namun, penyediaan lahan hanyalah salah satu bagian dari tantangan. tata ruang juga menjadi isu krusial. 
menteri nusron menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan permukiman dengan upaya menjaga kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (kp2b). 
hal ini menjadi penting untuk mendukung swasembada pangan, salah satu program prioritas nasional yang termasuk dalam asta cita presiden prabowo subianto.
baca juga:menteri atr/bpn nusron wahid ungkap program 100 hari tuntaskan masalah pertanahan
“pembangunan permukiman tidak boleh mengganggu swasembada pangan. jika merujuk pada aturan, apabila sawah digunakan untuk pembangunan kawasan permukiman atau kawasan industri, maka pemerintah daerah setempat harus mengganti lahan sawah tersebut dengan jumlah dan produktivitas yang setara,” tegas nusron.
solusi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan perumahan terpenuhi tanpa mengorbankan sektor pertanian. 
nusron juga menyebut bahwa langkah ini tidak hanya sejalan dengan aturan yang ada, tetapi juga mendukung visi pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah.
program tiga juta rumah sendiri bertujuan untuk memberikan akses perumahan layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
baca juga:kantah muara enim meriahkan hantaru 2024 dengan semarak perlombaan dan arahan menteri atr/bpn ri
koordinasi intensif antara atr/bpn dan kementerian pkp diharapkan dapat mempercepat realisasi program ini, mengingat target ambisius yang harus dicapai.
melalui pengelolaan tanah yang strategis dan penataan ruang yang bijaksana, kementerian atr/bpn menunjukkan perannya sebagai salah satu aktor kunci dalam pembangunan nasional.
kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, tidak hanya untuk memastikan akses perumahan yang memadai, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor pangan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan