Kemenag dan BPJS Sinergi Berikan Jaminan Sosial untuk 165.768 Guru Madrasah Non-ASN

BACA JUGA:Kemenag Tingkatkan Anggaran Pendidikan Tahun 2025 untuk Dukung Kesejahteraan Guru dan Mutu Pendidikan

Selain itu, mereka harus telah mengabdi minimal dua tahun, berusia tidak lebih dari 59 tahun, dan tidak merangkap jabatan lain.

Perlindungan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian, memberikan rasa aman bagi para guru dalam menjalankan tugas mereka. 

Sejak tahun 2023 hingga November 2024, tercatat 388 ribu GTK Madrasah telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mencakup sekitar 60% dari total guru madrasah di Indonesia. 

Total manfaat yang telah diberikan mencapai Rp10,67 miliar.

BACA JUGA:Daftar Pemenang Anugerah GTK Madrasah Kemenag 2024, Yuk Lihat!

Harapan untuk Perlindungan yang Lebih Luas

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi seluruh guru madrasah. 

"Melalui momentum Hari Guru, kami berharap semakin banyak guru yang terlindungi, dan mereka menyadari pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya. Ia juga mendorong Kemenag untuk segera menerbitkan regulasi guna mempercepat perluasan cakupan perlindungan ini.

Program ini adalah langkah awal menuju perlindungan maksimal bagi semua tenaga pendidik di bawah Kemenag. 

BACA JUGA:Kemenag Muara Enim dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan para guru dapat bekerja tanpa rasa cemas, sehingga dapat terus menjadi inspirasi dan pelita bagi generasi penerus bangsa.

"Kerja keras bebas cemas," tambah Anggoro, merujuk pada tagline BPJS Ketenagakerjaan, yang mencerminkan tujuan dari program ini. 

Kombinasi perlindungan sosial dan upaya peningkatan kesejahteraan diyakini akan mendorong keberlanjutan pendidikan berkualitas di Indonesia.