Presiden Prabowo Bahas Pengampunan Koruptor, Pakar Soroti Tantangan Pelaksanaannya

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Senin , 30 Dec 2024 - 12:48

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk memberikan pengampunan kepada koruptor dengan syarat aset negara yang diambil harus dikembalikan. Foto: net/kolase--

“Data terbaru menunjukkan puluhan triliun rupiah piutang negara dari kasus korupsi masih belum ditagih. Presiden perlu mendorong KPK dan kejaksaan untuk lebih aktif memastikan pembayaran uang pengganti ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, Yuris merekomendasikan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi.

Ia juga mengusulkan revisi Undang-Undang Tipikor dengan memasukkan ketentuan mengenai illicit enrichment atau kekayaan tidak sah.

“Jika pejabat publik tidak dapat menjelaskan asal usul kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka, negara memiliki dasar untuk menyitanya,” ujarnya.

Lebih jauh, Yuris menyoroti perlunya reformasi dalam lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, peran KPK dalam pemberantasan korupsi saat ini kurang optimal.

“Diperlukan reformasi mendalam di tubuh KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan integritas dan efektivitas penegakan hukum,” tegasnya.

Sebagai penutup, Yuris menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang nyata dari pemerintah.

“Indonesia adalah negara hukum. Semua langkah pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang konkret, bukan sekadar pidato atau komitmen verbal,” pungkasnya.

presiden prabowo bahas pengampunan koruptor, pakar soroti tantangan pelaksanaannya                            koranenimekspres.com,- presiden prabowo subianto mengungkapkan keinginannya untuk memberikan pengampunan kepada koruptor dengan syarat aset negara yang diambil harus dikembalikan. 
itu disampaikan prabowo dalam pidatonya di hadapan mahasiswa indonesia di mesir pada senin 18 desember 2024.
menanggapi pernyataan tersebut, yuris rezha darmawan, peneliti dari pusat kajian anti korupsi (pukat) fakultas hukum universitas gadjah mada (ugm), menyampaikan bahwa meskipun niat itu tampak positif, penerapannya memerlukan pendekatan yang sesuai dengan sifat kejahatan korupsi.
“korupsi memiliki pola dan karakteristik khusus, sehingga penanganannya harus disesuaikan. sebaiknya, negara lebih fokus menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya,” kata yuris, jumat 27 desember 2024.
baca juga:keberhasilan gpiss di sumsel dipuji presiden prabowo
menurut yuris, mayoritas tindakan korupsi dilatarbelakangi motif ekonomi. 
oleh sebab itu, pemberian efek jera yang efektif melalui pemiskinan dan perampasan aset hasil korupsi dinilai lebih tepat. 
ia menekankan pentingnya memastikan aset-aset tersebut benar-benar kembali ke negara.
sebagai alternatif atas pengampunan, yuris mengajukan sejumlah strategi. 
baca juga:presiden prabowo dorong kebijakan ongkos haji yang rasional dan efisien
pertama, pemerintah perlu memprioritaskan pelacakan aliran dana hasil korupsi. 
"daripada hanya fokus menghukum pelaku, aparat hukum sebaiknya mengidentifikasi dan menyita aset korupsi yang sering kali diinvestasikan atau dialihkan atas nama pihak lain," jelasnya. 
ia menambahkan bahwa optimalisasi penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (tppu) dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
yuris juga menyoroti urgensi penagihan uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan, mengingat banyak pelaku korupsi yang belum memenuhi kewajiban tersebut. 
baca juga:7 pesan presiden prabowo untuk korpri di seluruh indonesia
“data terbaru menunjukkan puluhan triliun rupiah piutang negara dari kasus korupsi masih belum ditagih. presiden perlu mendorong kpk dan kejaksaan untuk lebih aktif memastikan pembayaran uang pengganti ini,” ungkapnya.
selanjutnya, yuris merekomendasikan pengesahan ruu perampasan aset sebagai upaya memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi. 
ia juga mengusulkan revisi undang-undang tipikor dengan memasukkan ketentuan mengenai illicit enrichment atau kekayaan tidak sah. 
“jika pejabat publik tidak dapat menjelaskan asal usul kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka, negara memiliki dasar untuk menyitanya,” ujarnya.
baca juga:ternyata rp100 triliun subsidi tak tepat sasaran, bahlil diperintah presiden prabowo kaji dan cari opsi lain 
lebih jauh, yuris menyoroti perlunya reformasi dalam lembaga penegak hukum, termasuk komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
menurutnya, peran kpk dalam pemberantasan korupsi saat ini kurang optimal. 
“diperlukan reformasi mendalam di tubuh kpk, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan integritas dan efektivitas penegakan hukum,” tegasnya.
sebagai penutup, yuris menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang nyata dari pemerintah. 
baca juga:apakah mayor teddy tanggalkan status tni setelah diangkat seskab presiden prabowo?
“indonesia adalah negara hukum. semua langkah pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang konkret, bukan sekadar pidato atau komitmen verbal,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Enim Ekspres 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan