Pesan Camat Gelumbang dalam Musrenbangdes Sigam: Fokus pada Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

MUARAENIM, KORANENIMEKSPRES.COM,- – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Sigam yang berlangsung pada Kamis 9 Januari 2024 menjadi ajang penting untuk menentukan arah pembangunan Desa Sigam. 

Acara ini bertempat di Aula Kantor Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan dihadiri langsung oleh Camat Gelumbang Herry Mulyawan SP MM.

Musrenbangdes kali ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) Tahun 2026. 

Dalam sambutannya, Camat Herry menekankan pentingnya proses ini sebagai wadah untuk menyalurkan ide dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. 

BACA JUGA:Mengenal Rukun Islam Kelima: Manasik Haji Ratusan Anak TK/PAUD Gelumbang Raya

“Kegiatan Musrenbang tingkat desa merupakan agenda wajib tahunan untuk kemajuan pembangunan di desa. Proses ini harus menjadi ajang menyaring usulan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Camat Herry.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Camat Herry adalah dukungannya terhadap program ketahanan pangan. 

Ia menyebut bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam sektor ini. 

“Saya berharap Desa Sigam dapat memprioritaskan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini adalah salah satu langkah strategis untuk menjadikan bangsa kita kuat dan mandiri,” tambahnya.

BACA JUGA:Pembangunan Flyover Gelumbang dilanjutkan: Solusi Kemacetan dan Keamanan di Muara Enim

Selain itu, Camat Herry mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. 

Ia berharap keterlibatan ini dapat menghasilkan usulan-usulan konkret yang nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk ditindaklanjuti.

Dalam Musrenbangdes tersebut, masyarakat Desa Sigam menyampaikan berbagai usulan penting yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah. 

Salah satu isu utama yang diangkat adalah persoalan semrawutnya kabel listrik di wilayah desa, yang dinilai mengganggu keamanan dan estetika.