Kebijakan Terbaru Seleksi PPPK Diperluas: Peluang Baru bagi Honorer

Reporter: Sigit |

Editor: Sherly |

Rabu , 15 Jan 2025 - 11:01

Pemerintah kembali mengeluarkan aturan tambahan mengenai kriteria pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Foto: enimekspres--

Selain itu, pegawai non-ASN yang sudah tercatat di database BKN juga memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Menteri PANRB Nomor B/239/M.SM.01.00/2025 yang diterbitkan pada 14 Januari 2025. Namun, terdapat dua persyaratan utama yang harus dipenuhi:

1. Pelamar telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lolos.

2. Pelamar telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I dan II, tetapi tidak dapat mengisi formasi yang tersedia.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan peluang yang lebih luas kepada tenaga honorer dan non-ASN agar dapat berkarier sebagai PPPK.

Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dengan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kualifikasi.

Kebijakan ini juga menjadi upaya konkret dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer yang telah lama menunggu pengangkatan menjadi ASN.

kebijakan terbaru seleksi pppk diperluas: peluang baru bagi honorer                            nasional, koranenimekspres.com,- pemerintah kembali mengeluarkan aturan tambahan mengenai kriteria pelamar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024. 
kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk tenaga honorer atau non-asn, sebagaimana diatur dalam keputusan menteri panrb nomor 15 tahun 2025. 
aturan tersebut mengatur tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pppk bagi pegawai non-asn yang tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn), serta mekanisme pengolahan nilai hasil seleksi pppk tahun 2024.
dilansir dari siaran pers resmi bkn pada selasa 14 januari 2025, ketentuan ini berlaku bagi pelamar seleksi pppk tahap ii. 
baca juga:lonjakan pasien mcu di rsud dr. h. mohamad rabain pasca pengumuman pppk
pelamar dapat mendaftar di instansi tempat mereka bekerja sesuai data yang tercatat di pangkalan data bkn. 
selain itu, pelamar juga diwajibkan melamar pada jabatan yang relevan dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang saat ini mereka emban.
beberapa kriteria tambahan untuk pelamar yang diatur dalam kebijakan ini meliputi:
1. pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi tahap pertama pppk.
baca juga:pelamar pppk khawatirkan keterlambatan pembuatan mcu, bkpsdm muara enim koordinasi ke bkn pusat
2. pelamar yang tms pada seleksi administrasi penerimaan cpns.
3. pelamar yang sebelumnya belum mengikuti seleksi pengadaan asn.
4. pelamar yang memenuhi syarat (ms) pada seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti tes kompetensi tahap pertama pppk.
5. pelamar yang ms pada seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi cpns anggaran tahun 2024.
baca juga:tak lulus pppk masih terbuka jadi pppk paruh waktu 
selain itu, bagi pelamar tahap ii dengan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia, atau jika formasi jabatan yang sesuai tidak ditemukan, mereka tetap dapat mendaftar pada empat jenis jabatan operasional berikut:
1. pengelola umum operasional
2. operator layanan operasional
3. pengelola layanan operasional
4. penata layanan operasional
baca juga:8 peserta seleksi pppk di muara enim dinyatakan gugur
untuk mengisi kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah seleksi tahap ii selesai, pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang sama dapat diakomodasi dari unit penempatan yang sama maupun berbeda.
urutan prioritas kelulusan pelamar diatur berdasarkan kriteria berikut:
1. pelamar prioritas.
2. mantan tenaga honorer kategori ii (thk ii).
3. pegawai yang tercatat dalam database bkn dan aktif bekerja di instansi pemerintah.
baca juga:hal yang perlu dilakukan jika tak lolos cpns atau pppk 2024
4. pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja minimal dua tahun terakhir secara berkesinambungan.
5. lulusan pendidikan profesi guru (ppg) yang tercatat dalam database kelulusan ppg kementerian pendidikan dasar dan menengah.
selain itu, pegawai non-asn yang sudah tercatat di database bkn juga memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
hal ini sesuai dengan ketentuan menteri panrb nomor b/239/m.sm.01.00/2025 yang diterbitkan pada 14 januari 2025. namun, terdapat dua persyaratan utama yang harus dipenuhi:
baca juga:3.844 peserta ikuti seleksi kompetensi pppk, seleksi cat mandiri satu-satunya di sumsel
1. pelamar telah mengikuti seleksi cpns tahun 2024 tetapi tidak lolos.
2. pelamar telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi pppk tahap i dan ii, tetapi tidak dapat mengisi formasi yang tersedia.
melalui kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan peluang yang lebih luas kepada tenaga honorer dan non-asn agar dapat berkarier sebagai pppk. 
selain itu, langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dengan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kualifikasi. 
baca juga:cara daftar seleksi pppk kemenag yang tahap i telah dibuka
kebijakan ini juga menjadi upaya konkret dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer yang telah lama menunggu pengangkatan menjadi asn.